Jatim Newsroom – Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembinaan koperasi adalah legalitas di bidang kelembagaan dan usaha. Dari sisi legalitas kelembagaan adalah berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, aturan khusus, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Operasional Manajemen (SOM). 

Adapun dari sisi legalitas usaha adalah perizinan yang harus dimiliki koperasi dalam rangka menjalankan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Simpan Pinjam baik untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Simpan Pinjam (USP), Izin Pembukaan Kantor Cabang, dan Standar Kompetensi bagi Pengelola Koperasi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop-UKM) Provinsi Jawa Timur, Cepi Sukur Laksana dalam kegiatan Pembinaan dan Bimbingan bagi Koperasi Skala Provinsi, Senin (21/11/2022) di kantor Diskop-UKM Jatim. 

“Dari sisi usaha ini harus dilengkapi dengan laporan keuangan koperasi. Inilah salah satu hal penting dilakukannya pembinaan dan bimbingan,” lanjutnya. 

Cepi mengingatkan, Rencana Kerja Program Kegiatan Tahun 2023 perlu dibuat di bulan November dan Desember 2022. Hal ini penting supaya pada 1 Januari 2023, Program Kerja dapat berjalan berdasarkan kesepakatan melalui Rapat Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) koperasi di tahun sebelumnya. 

“Jadi jangan sampai Rapat Rencana Kerja Belanja Koperasi dijadikan satu dengan Rapat Anggota Tahunan atau RAT di bulan Maret, Mei 2023. Hal ini mempengaruhi keabsahan kinerja Pengurus di awal tahunnya,” ungkap Cepi dalam acara yang dihadiri oleh 40 perwakilan koperasi berskala provinsi dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. (idc/n)