Jatim Newsroom - Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim menggelar pembekalan teknis aplikasi berbasis Service Oriented Architecture (SOA) bagi pengelola TIK SKPD lingkungan Pemprov Jatim, Senin (30/5).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim, Eddy Santoso saat membuka acara mengatakan, maksud dari kegiatan ini untuk mewujudkan integrasi aplikasi yang sesuai dengan bisnis proses dari Pemprov Jatim pada umumnya dan kebutuhan layanan SKPD di lingkungan Pemprov Jatim pada khususnya,

Sementara tujuannya yakni untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dalam pembanguan aplikasi di SKPD di Lingkungan Pemprov Jatim  untuk dapatnya terintegrasi didalam Data Center Prov Jatim.

Selain it,u juga untuk meningkatkan integrasi data dan layanan aplikasi serta koordinasi antar dinas/badan/instansi di lingkungan Pemprov Jatim guna inter-operability aplikasi dan data, serta untuk meningkatkan keamanan informasi dan penjaminan informasi guna mendukung terwujudnya e-goverment dilingkungan Pemprov Jatim.

Lebih lanjut dikatakannya, sebagaimana yang diamanatkan didalam Rencana Induk Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Prov Jatim yang sebentar lagi akan diundangkan, bahwa dalam tiga tahun ke depan, tahapan pembangunan TIK yang saat ini masih dalam tahap infrastruktur dimana setiap SKPD membangun TIK-nya masing-masing, akan dipercepat menjadi tahap sistem operasional dan ditingkatkan lagi menjadi tahap integrasi aplikasi. Tahapan ini mempunyai arti bahwa setiap aplikasi yang berjalan di SKPD mempunyai basis data di Data Center yang diakses sesuai dengan tingkatan pengguna/user.

Kebutuhan aplikasi disesuaikan dengan layanan yang akan diberikan oleh SKPD dan dihosting di data center, sehingga SKPD lain yang membutuhkan layanan aplikasi tersebut dapat dengan bebas menjalankannya.

Dicontohkannya, aplikasi SIMPEG, yang dapat dibaca oleh pegawai yang memiliki kartu tanda pengenal berlabel QR code. Pegawai tersebut dapat mengetahui kapan akan kenaikan pangkat, kapan mendapatkan gaji berkala, berapa tunjangan prestasi yang akan diperoleh hingga presensi kehadiran di rapat yang dilakukan SKPD lain dengan hanya menscannerkan kartu tanda pengenalnya di aplikasi presensi rapat berbasis SIMPEG.

Menurutnya, pelaksanaan integrasi aplikasi berbasis SOA ini tentu memiliki hambatan-hambatan. Hambatan yang utama adalah pola pikir SKPD bahwa dalam membangun aplikasi tidak perlu berkoordinasi dengan instansi terkait mengingat anggarannya di kelola sendiri.

Namun apabila dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo Prov Jatim, tentu akan lebih efisien dalam pengelolaan anggaran pembangunan, dan efektif dalam sasaran layanan yang dituju karena dilakukan analisa yang dimaksud dan penjaminan keamanan informasi terhadap database yang digunakan dengan melakukan beck-up data di Data Center Prov Jatim.

“Jika para stakeholder saling berkoordinasi akan lebih efektif dan memudahan untuk mengambil kebijakan karena ketersediaan data dan informasi yang cepat dan akurat karena adanya data center tersebut,” katanya.(ern)