Jatim Newsroom - Pemprov Jawa Timur menyiapkan rencana skema Bantuan Sosial (Bansos) terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ternak sapi.

Konsep ini dikoordinasikan melalui rapat yang dipimpin Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (19/6/2022). 

Pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang diikuti tujuh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, Gubernur  memberikan beberapa penegasan dan arahan terkait rencana  Bansos dari anggaran BTT (Bantuan Tidak Terduga) dan percepatan penanganan PMK. 

"Perlu koordinasi terkait penyaluran bantuan dari pusat dan daerah untuk peternak yang sapinya mati karena PMK. Koordinasi ini sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah PMK serta Kesiapan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah," kata Gubernur Khofifah. 

Mantan Menteri Sosial tersebut, juga meminta jajaran OPD terkait menyiapkan payung hukum atau regulasi bagi pemerintah daerah, sehingga  bisa mengeluarkan anggaran BTT bagi peternak yang sapinya mati akibat PMK. 

Penekanan lain juga diberikan guna memastikan  tidak ada ternak yang mati akibat PMK. "Perlu dilakukan percepatan vaksinasi dan penyaluran obat-obatan untuk ternak sapi yang terjangkit PMK," imbaunya. 

Selain itu, gubernur juga mengoordinasikan agar industri pengolahan susu di Jawa Timur tetap lancar.  "Kami  berupaya,  jangan sampai produk susu ditolak importir. Seperti produksi susu Nestle dan Indolacto jangan sampai ditolak. Kami pastikan produk susu dari Jawa Timur yang diekspor dalam kondisi  aman dan layak konsumsi," tegasnya. 

Usai rapat digelar, tujuh kepala OPD Pemprov Jatim langsung melakukan rapat koordinasi intensif menindaklanjuti arahan Gubernur Jatim. Di antaranya Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur, Kalaksa BPBD, Kabiro Hukum, Kadis Peternakan dan Kadis Kominfo. (fri)