Jatim Newsroom- Jawa Timurakhirnyaberhasil memperoleh kepastian dilaksanakannya proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.

Kepastian itu diperoleh seiring dengan diserahkannya secara surat persetujuan dana Dukungan Kelayakan (DK) Pemerintah untuk pembiayaan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) oleh Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro kepada Gubernur Jatim saat Investor Gathering dan Pameran Investasi Keuangan Tahun 2015 di Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (7/12).

Pakde Karwo menjelaskan, dengan diserahkannya surat DK tersebut, maka pemerintah pusat menjamin terlaksananya proyek SPAM Umbulan, sehingga pihak swasta selaku investor dan pelaksana proyek dapat bekerja dengan tenang, sementara Pemprov Jatim berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Sebagai catatan, Jatim merupakan provinsi pertama yang berani mengajukan diri sebagai PJPK.

Diperkirakan, nilai proyek SPAM Umbulan adalah sebesar Rp 1,808 triliun yang akan dibiayai oleh ekuitas badan usaha yang dibentuk oleh konsorsium yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, pinjaman bank dan dukungan kelayakan. Proyek tersebut menggunakan skema BOT (Built Operate Transfer) dengan masa konstruksi dijadwalkan selesai dalam jangka waktu 24 bulan, masa kerjasama selama 25 tahun sejak tanggal beroperasi secara komersial.

“Kami sangat bersyukur, sejak 1975 kami menunggu kepastian dari proyek ini. Kedepan, bila Umbulan beroperasi, kami dapat melayani kebutuhan air minum yang sehat dan jernih bagi lebih dari 1,3 juta jiwa masyarakat Jatim, khususnya di Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya” ucapnya. 

Pakde Karwo menjelaskan, rencana proyek SPAM Umbulan yang mempunyai kapasitas sebesar 4.000 liter/detik dengan kualitas prima yang bahkan lebih baik dari air minum dalam kemasan itu telah digagas sejak 40 tahun lalu, dan dalam kurun waktu tersebut, telah terbuang air kualitas  premium sebanyak 5,045 triliun liter.

Selain itu, proyek SPAM Umbulan mempunyai pipa transmisi sepanjang 92,3 km dengan diameter pipa sebesar 1,1-1,9 meter. Artinya, proyek tersebut merupakan proyek SPAM terbesar di Indonesia. Proyek tersebut meliputi pekerjaan desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan serta pembiayaannya.

Masih menurut Pakde Karwo, kesuksesan meraih kepastian dilaksanakannya proyek SPAM Umbulan kian memacunya untuk menggali lebih luas proyek kerjasama pemerintah swasta (KPS) yang dapat dilaksanakan di Jatim. “Kami akan mencari kembali apa yang bisa dibiayai dengan KPS, kami akan sering kesini untuk terus berkoordinasi. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat di Jatim” ujarnya.

Pakde Karwo mengusulkan pengembangan kawasan industri untuk dimintakan persetujuan KPS, sejalan dengan harapan dan program Menteri Perencanaan dan Ketua Bappenas Sofyan Djalil, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution. “Kita mempersiapkan kawasan industri seluas 27.400 Ha tersebar di 11 kabupaten, sedangkan yang sudah ada tersedia 4.000 Ha. Juga kita tawarkan Lamongan Integrated Shorebase dan Pasuruan Industrial Estate,” lanjutnya.

Langkah Pakde Karwo yang berani mengajukan diri sebagai PJPK diapresiasi oleh Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro, menurutnya, selama ini pihak swasta “takut” untuk membangun infrastruktur dikarenakan tidak adanya kepastian dari pemerintah soal pelaksanaan proyek.

“Dengan adanya KPS ini, pihak swasta tidak perlu takut lagi, karena inti dari KPS ini adalah ada yang mau menjadi PJPK. Selama ini, itulah yang menjadi penghambat, tidak ada yang mau jadi PJPK. Karena itu, saya mengapresiasi Pakde Karwo yang bersedia menjadi PJPK. Bukan untuk gagah-gagahan, tetapi ada 1,3 juta jiwa yang akan mendapat air bersih dari proyek SPAM Umbulan” katanya.

Masih menurut Bambang, pembangunan infrastruktur sudah sepatutnya tidak bergantung sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, tapi kekurangan anggaran bisa diatasi dengan bekerjasama dengan pihak swasta.

Pasalnya, Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan butuh belanja yang besar, jika tidak diimbangi dengan penerimaan yang besar, maka akan terjadi defisit keuangan yang besar pula. Apalagi, porsi kepemilikan asing dalam surat berharga negara (SBN) Indonesia sudah cukup tinggi, yakni mencapai level 37%. “Karena itu, dilakukan berbagai upaya untuk menggeser porsi asing ke domestik, yaitu kepada masyarakat Indonesia sendiri. Di Indonesia, banyak perusahaan swasta yang besar dan berkualitas, dan itu yang dimanfaatkan Pakde Karwo untuk membangun SPAM Umbulan” jelasnya.

“Sekali lagi, saya apresiasi setinggi-tingginya langkah Pakde Karwo, tidak banyak kepala daerah yang berpikir maju seperti beliau dengan berani menjadi PJPK, ini bukan hanya sekedar nasionalis, tapi bagaimana kita menyejahterakan masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan seefisien mungkin, saya harap KPS ini makin berkembang, sehingga pemda dan kementerian berebut jadi PJPK agar proyek bisa jalan tanpa harus menunggu APBN atau APBD,” pungkasnya. (put)