Gubernur Khofifah Dorong Percepatan Realisasi Anggaran Serta Peningkatan Layanan Publik Secara Terintegrasi

  • 84080 view
  • gubernurjatim,gubernurkhofifah,wagubjatim,emildardak,

Jatim Newsroom - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi percepatan realisasi anggaran triwulan I  serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Sekda Prov. Jatim Adhy Karyono, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Ka. OPD) di Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (23/3/2023) malam usai sholat tarowih.

"Bulan Suci Ramadhan hendaknya menjadi pendorong semangat bekerja lebih produktif mengingat limpahan pahala yang dijanjikan Allah SWT berlipat ganda. Maka saya mengajak semua ASN di Jawa Timur khususnya Pemprov Jatim  untuk makin  meningkatkan produktivitas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Gubernur Khofifah.

Dalam rakor tersebut, Gubernur Khofifah berpesan kepada seluruh Ka OPD untuk segera mengintegrasikan seluruh layanan publik di Pemprov Jatim. Integrasi layanan ini diyakini akan mempercepat seluruh indikator capaian kinerja yang dilakukan Pemprov Jatim dalam meningkatkan percepatan perizinan dan  layanan publik.

Menurutnya, terdapat sejumlah indikator baru dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sekarang telah terintegrasi antara  Kemendagri,  KPK dan  BPKP yang diluncurkan di Jakarta, Selasa (21/3/2023).  Platform  terintegrasi ini akan terkoneksi  dengan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang juga terintegrasi ke platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Tolong dipastikan layanan publik bisa terintegrasi dan menjadi bagian dari proses penguatan dari seluruh tim Pemprov Jatim bisa melayani masyarakat secara optimal," ujarnya.

Gubernur Khofifah mencontohkan, layanan terintegrasi yang saat ini tengah difinalkan  di sektor kesehatan melalui reformasi sistem rujukan. Sistem rujukan yang dikoordinasi oleh Dinas Kesehatan Prov. Jatim ini akan menyiapkan layanan kesehatan yang terintegrasi untuk mempermudah, mempercepat dan memperpendek sistem rujukan dan antrean  layanan kepada seluruh masyarakat melalui sisrute yaitu sistem rujukan terintegrasi.

"Format dan sinergitas seluruh layanan tolong dimaksimalkan dan di breakdown secara implementatif  ke jajaran OPD Pemprov Jatim. Intinya pastikan layanan lebih singkat, pendek, efektif - efisien," tegasnya.

Gubernur Khofifah juga berpesan kepada Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus melalukan cek secara detail terhadap seluruh program kerja yang ada dalam RKPD. Hal ini penting dilakukan agar antara program yang direncanakan sesuai dengan output  dan outcome yang dihasilkan.

"Jadi tolong selalu lakukan cek detail di semua program dan proyek  di semua perangkat daerah. Kuncinya adalah cek detail, cek detail, pastikan antara perencanaan nyambung output dan outcomenya" tukasnya.

Selain itu, Kepala OPD agar mempercepat realisasi belanja daerah dengan cara menyegerakan sekaligus melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Seperti paket pekerjaan belanja modal, pekerjaaan jasa, konstruksi dan  jasa lainnya.

"Belanja modal yang dilakukan secara lelang agar segera diproses dan berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim. Termasuk belanja rutin harus disegerakan proses pelaksanaan dan pencairannya. Hal ini untuk mempercepat realisasi pendapatan dan penyerapan sehingga tidak selalu menumpuk di akhir tahun. Lebih penting lagi untuk menggerakkan sektor UMKM di Jawa Timur. Pastikan antara PBJ dengan BBI(Pengadaan Barang dan Jasa dengan Bangga Buatan Indonesia),” urainya.

Dalam laporannya, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menyatakan, LKPJ merupakan keterangan pertanggung jawaban  yang dilaporkan oleh jajaran eksekutif kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov. Jatim.

LKPJ dari Pemprov Jatim yang disampaikan DPRD Jatim memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah selama satu tahun anggaran berjalan.

Disampaikannya, secara makro kondisi Jatim untuk realisasi pendapatan dan belanja daerah di tahun 2022 realisasi belanja mencapai 93.76 persen dibanding tahun 2021 yang  mencapai 92.44 persen.

Jatim, masih menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 24.99 persen di bawah DKI Jakarta .

Realisasi Investasi Jatim tahun 2022 juga mengalami trend tertinggi pada sepuluh tahun terahir.  Bahkan, peningkatan signifikan terjadi di 2022 yang meningkat 38.8 persen dibanding tahun 2021. Target investasi 2022 dalam RPJMD adalah 80 Trilliun dan berhasil  mencapai 110,3 Trilliun.  Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat sebesar 66.7 persen, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat menjadi 24.5 persen. (red)



Berita Terkait
Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital
Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Gubernur Khofifah Apresiasi Gudang Biomassa PT Ajinomoto dan Dorong Percepatan Transisi Energi
Gubernur Khofifah Apresiasi Gudang Biomassa PT Ajinomoto dan Dorong Percepatan Transisi Energi

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Kendalikan Inflasi, Gubernur Khofifah Terus Gelar Pasar Murah di Berbagai Daerah
Kendalikan Inflasi, Gubernur Khofifah Terus Gelar Pasar Murah di Berbagai Daerah

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Sepanjang 2021-2023, Angka Kecelakaan Kerja di Jatim Menurun
Sepanjang 2021-2023, Angka Kecelakaan Kerja di Jatim Menurun

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Gubernur Khofifah Apresiasi Upaya Hilirisasi Petani Mangrove
Gubernur Khofifah Apresiasi Upaya Hilirisasi Petani Mangrove

03 November 2023
#Khofifah Indar Parawansa,Gubernur Jawa Timur,Festival Mangrove Jatim

Selengkapnya