Gubernur Khofifah Bersama Ketua DPR RI Buka Kickoff Meeting P20 di Surabaya

16 Juni 2022Kategori : Artikel
  • 137575 view
  • gubernurjatim,gubernurkhofifah

Jatim Newsroom – Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama ketua DPR RI, Puan Maharani langsung menghadiri dan membuka kickoff Meeting G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di hotel J.W Marriot Surabaya, Rabu (15/6/2022).

Dimana Kick Off P20 ini, merupakan kegiatan pembukaan dari serangkaian pertemuan jelang P20 Summit pada 6-7 Oktober 2022 mendatang. Dan  DPR menjadi tuan rumah the 8th P20 Summit yang diselenggarakan dalam satu rangkaian dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Indonesia tahun ini menjadi presidensi dalam forum multilateral itu. Gubernur Khofifah Indar Parawansa, dalam peluncuran P20 ini langsung didampingi oleh Pangdam V Brawijaya, dan Wakapolda Jatim, serta ketua DPRD Jatim.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi keynote speaker dalam acara tersebut mengajak negara-negara anggota G20 bekerja sama menyelesaikan berbagai krisis yang tengah dihadapi dunia. “Presidensi Indonesia pada G20 dibayangi oleh berbagai krisis (multiple crisis), yang terjadi pada saat bersamaan. Sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengingatkan betapa mudahnya masalah lokal berkembang menjadi krisis global yang dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat di berbagai negara. Oleh karena itu, lanjut Puan, negara-negara G20 harus selalu memperhitungkan kemungkinan terjadinya krisis global dalam pembuatan kebijakan di dalam negeri. “Jelaslah bahwa saat ini segala masalah dunia kita saling berhubungan. Berbagai permasalahan global tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau oleh satu pihak saja,” katanya.

Puan mengatakan dibutuhkan kerja bersama, kolaborasi, dan gotong royong antar negara berupa kerjasama internasional. Selain itu juga dibutuhkan keterlibatan berbagai stakeholder lintas bidang, khususnya dalam sektor keamanan, politik, ekonomi, dan sosial.

“Setiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi risiko ancaman krisis. Melalui kerja bersama, kolaborasi, dan gotong royong antar negara diharapkan dapat meningkatkan daya respons setiap negara untuk menanggulangi permasalahan global.

Hal ini dapat kita lakukan hanya bila kita memperlakukan Sidang Forum G20 ini dengan komitmen yang kuat untuk menyelamatkan nasib dunia yang ditentukan oleh keputusan-keputusan yang akan kita diambil,” jelas mantan Menko PMK itu.

Puan mengingatkan, masyarakat dari seluruh negara memiliki harapan besar agar G20 berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai krisis yang melanda dunia. Krisis yang dihadapi dunia tak hanya Pandemi Covid-19, tapi juga beberapa permasalahan lainnya. “Seperti ketegangan geopolitik, perubahan iklim, kelangkaan pangan dan energi, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tinggi,” ungkapnya.

Cucu Proklamator RI Bung Karno ini menambahkan, setiap negara juga sedang mengambil respons dan mitigasi kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan di sektor keuangan. Menurut Puan, hal tersebut dilakukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan stagflasi yang dapat berdampak pada perekonomian dalam negeri yang tidak kondusif dalam menjalankan pembangunannya.

P20 tahun ini, mengambil tema Stronger Parliament for Sustainable Recovery yang disusun sejalan dengan tema Presidensi G20 Indonesia yaitu Recover Together, Recover Stronger. Sebagai salah satu engagement Group G20 guna membawa elemen demokrasi dan memperkuat akuntabilitas agenda G20, P20 disebut Puan dapat berperan untuk memberikan perspektif parlemen terhadap isu-isu global.

“Untuk memberikan kontribusi dalam menjembatani perbedaan antar negara karena parlement is part of the solution. Kemudian memperkuat interaksi dan jejaring antara para Ketua parlemen negara-negara G20 dan negara-negara mitra,” paparnya.

Lebih lanjut, Puan menegaskan dibutuhkan dukungan politik di dalam negeri untuk mewujudkan solusi permanen berbagai permasalahan global. Ia menyebut dukungan politik parlemen akan memperkuat legitimasi berbagai agenda G20. “Parlemen dapat menjadi penghubung untuk menyampaikan agenda G20 kepada konstituennya. Sesuai fungsinya, parlemen memberi landasan hukum di dalam negeri, mengalokasi anggaran, dan melakukan pengawasan berbagai komitmen G20,” jelas Puan.

DPR berharap, P20 akan menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong adanya aksi nyata (concrete action) dalam menyelesaikan berbagai masalah global yang ada. Kesepakatan P20, dinilai Puan, akan menjadi wujud komitmen negara-negara G20 untuk membangun dunia yang sehat dan aman. “Kita berusaha membangun suatu dunia, di mana setiap orang dapat hidup dalam suasana damai. Kita berusaha membangun suatu dunia, di mana terdapat keadilan dan kemakmuran untuk semua orang,” katanya.

Puan pun kembali mengingatkan negara-negara dunia untuk mengedepankan budaya damai (culture of peace), toleransi, solidaritas dan semangat gotong royong dalam menghadapi persoalan-persoalan global. “Kita hidup dan berpijak di bumi yang sama serta memiliki tujuan yang sama, yaitu dunia yang hidup tenteram, sejahtera dalam persaudaraan dunia. Mari kita wujudkan satu bumi untuk semua, One earth for all,” ujar Puan.

Puan menyatakan, DPR akan terus aktif menjalankan diplomasi parlemen yang menjadi upaya gotong royong mengatasi krisis global. Seperti yang dilakukan pada Maret lalu saat DPR menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union ke-144. “Majelis Inter Parliamantary Union (IPU) ke-144 telah mengadopsi Deklarasi Nusa Dua yang memperkuat peran parlemen dalam adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim,” terang Ketua Majelis Sidang IPU ke-144 tersebut.

Sementara itu Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon yang ditemui sebelum Kick-off Meeting P20 dimulai mengatakan parlemen merupakan pilar penting bagi organisasi seperti G20. Menurutnya pertemuan G20 membahas green economy, recovery pandemic, demokrasi dinamis, gender and equality. “Tugas BKSAP sendiri sebagai badan kerja sama antar parlemen, merupakan vocal point bagi diplomasi parlemen sesuai Undang-undang MD3. “Kita yang menyelenggarakan berbagai kegiatan ini focal pointnya. Jadi semua yang terkait dengan diplomasi parlemen, baik itu multi lateral, regional, bilateral, itu di BKSAP,” terangnya. (Pca/h)



Berita Terkait
Gubernur Khofifah Bersama Kanwil BPN Jatim Sepakat Percepatan Penyelesaian PTSL Target 2024 Tuntas
Gubernur Khofifah Bersama Kanwil BPN Jatim Sepakat Percepatan Penyelesaian PTSL Target 2024 Tuntas

16 Juni 2022
#gubernurjatim,gubernurkhofifah

Selengkapnya
Optimalkan Digitalisasi Pelayanan Publik, Kejati Jatim Luncurkan Si Pandu
Optimalkan Digitalisasi Pelayanan Publik, Kejati Jatim Luncurkan Si Pandu

16 Juni 2022
#gubernurjatim,gubernurkhofifah

Selengkapnya
Gubernur Khofifah Hadiri Peluncuran Si Pandu Kejati Jatim
Gubernur Khofifah Hadiri Peluncuran Si Pandu Kejati Jatim

16 Juni 2022
#gubernurjatim,gubernurkhofifah

Selengkapnya
Cegah Pernikahan Usia Dini, Gubernur Jatim Ajak PKK Tingkatkan Literasi Digital
Cegah Pernikahan Usia Dini, Gubernur Jatim Ajak PKK Tingkatkan Literasi Digital

23 Maret 2022
#gubernurjatim,gubernurkhofifah

Selengkapnya
Gubernur Jatim Khofifah : Lapor SPT Tidak Perlu ke Kantor Pajak
Gubernur Jatim Khofifah : Lapor SPT Tidak Perlu ke Kantor Pajak

23 Maret 2022
#gubernurjatim,gubernurkhofifah

Selengkapnya