Jatim Newsroom- Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada Pemerintah Provinsi Jatim untuk membentuk tim khusus untuk penanganan komprehensif paska pemulangan eks Gafatar. Hal ini dilakukan agar eks Gafatar tidak kembali menganut dan terpengaruh aliran tersebut.

Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim ditemui usai rapat hearing dengan SKPD pemprov jatim, Kemenag, Polda, TNI, MUI di DPRD Jatim, Rabu (27/1) sore mengatakan tim khusus ini nanti diharapkan ada perwakilan instansi masing baik pemprov Jatim, Kemenag Jatim, Polisi, TNI, MUI, Ormas, dan Pemkab/Pemkot agar penanganan eks gafatar ini benar komprehensif. "Dengan dilibatkan semua stakeholder tersebut eks gafatar dapat sadar dan kembali ke jalan yang benar, kasihan para eks gafatar ini hanya menjadi korban,"ujarnya.

Anggota Komisi E lainnya, Agus Dono Wibawanto mengatakan bahwa persoalan eks Gafatar itu sudah menyangkut Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan (Ipoleksosbud Hankam), sehingga pemerintah tak boleh menganggap remeh eks Gafatar.

"Mereka sudah berani menyatakan keluar dari ideologi Pancasila dan keluar dari agama-agama yang diakui pemerintah. Jadi tak boleh main-main dalam penangannya. Paling tidak para pemimpin eks Gafatar jangan dilepas begitus saja tapi harus dimintai tanggungjawab," tegasnya.

Senada, Moh Eksan anggota Komisi E lainnya menyatakan bahwa Gafatar adalah persoalan transnasional. Pasalnya, Ahmad Musadeq yang menjadi pemimpin mereka, bahkan mengaku sebagai Mesias saat ini tinggal di Amerika Serikat (AS) tapi bisa mengendalikan dan mengembangkan organisasinya di Indonesia.

"Ini bukan persoalan ringan tapi sudah bisa dikategorikan subversif karena cita-cita Gafatar adalah ingin mendirikan negara baru di Indonesia. Namun mereka keburu diketahui pemerintah sehingga belum sampai melakukan tindakan makar," ungkapnya.

Asisten III Sekdaprov Jatim, Shofwan mengatakan jumlah eks Gafatar yang dipulangkan ke Jatim sebanyak 730 orang ditempatkan di Balai Transito Disnakertransduk Jatim. "Hingga hari ini eks Gafatar yang masih tinggal di Balai Transito tinggal sebanyak 150 orang karena sisanya sudah diambil kabupaten/kota masing-masing," jelasnya.

Menurut Shofwan, setelah dipulangkan ke kabupaten/kota, pihaknya juga akan membentuk tim khusus paska penanganan kemanusiaan (pemulangan). Tim ini nantinya beranggotakan SKPD, Polri, TNI maupun MUI bertugas membentuk buku panduan penanganan eks Gafatar secara komprehensif. "Dalam waktu dekat tim khusus ini akan segera dibentuk karena sudah diintruksikan oleh Gubernur Jatim dan didukung DPRD Jatim," pungkasnya. (Pca)