Jatim Newsroom- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap dan meminta agar pelantikan kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak tetap dilaksanakan di ibukota provinsi yaitu Provinsi Jatim bukan di Istana negara.

Sebagaimana diatur dalam Pasal  163 dan 164 UU No 8/2015, pelantikan kepala daerah yang dilakukan di ibukota negara hanya gubernur dan wakil gubernur, karena dianggap perwakilan pemerintah pusat. Sedangkan bupati/walikota berlangsung di provinsi dan dilantik gubernur atau wakilnya.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Kusnadi ditemui di DPRD Jatim, Rabu (3/2) mengatakan, secara terang-terangan tidak mungkin dan tidak masuk akal digelar pelantikan serentak oleh presiden di istana negara, karena aturannya di UU kalau pelantikan kepala daerah harus digelar sidang istimewa DPRD dan dilaksanakan di ibukota provinsi dan daerah setempat.

"Jadi apa mungkin menggelar sidang istimewa di istana negara dengan banyaknya kepala daerah yang dilantik. Cobalah dipikir apa cukup dan mampu menggelar pelantikan serentak di sana. Saya pastikan tak mungkin bisa," ujarnya.

Dijelaskan oleh Kusnadi, pelantikan kepala daerah harus melalui sidang istimewa DPRD. "Siapapun yang melantik baik itu Mendagri atau presiden kalau tak dilantik dalam sidang paripurna istimewa DPRD maka pelantikannya dikatakan tidak sah,"ujarnya

Soal Mendagri yang sedang menyiapkan aturannya, Kusnadi merasa yakin tak akan cepat selesai dalam menyusun aturannya. "Tak mungkin cepat untuk buat peraturan. Ini terkesan dipaksakan. Kalaupun cepat dibuatkan perpu. Tapi perpu dikeluarkan kalau kondisi darurat," ujarnya.

Kusnadi menambahkan ke depan dirinya berharap pelaksanaan  pilkada serentak di Indonesia di evaluasi. "Masalah tempat dan pelaksanaan pelantikan kepala daerah  ini merupakan salah satu kelemahan dari pelaksanaan pilkada serentak. Saya harap ini dievaluasi,”  ujarnya.(pca)