Jatim Newsroom - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menguatkan Pelaksanaan Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di semua perangkat daerah. PPRG adalah salah satu amanah dalam Perda Jatim No 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mewujudkan pembangungan responsif gender dengan tujuan Kesetaraan Gender.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Dra. Restu Novi Widiani, M.M.
    
Salah satu tugas Inspektorat adalah pengawasan pelaksanaan PPRG yang disusun  semua perangkat daerah (PD) di provinsi, hal ini dilaksanakan untuk.mendorong semua Perangkat Daerah memberikan respon atau  terhadap pemasalahan-pemasalahan gender, disabilitas dan kelompok insklusi sesuai tupoksi Pada masing-masing.

"Tanpa adanya pengawasan maka respon gender  bisa terabaikan tidak tercapailah tujuan SDGs No one left behind.

Peningkatan pemahaman terhadap  PUG sangat penting artinya untuk memahami secara teknis dan administrasi PPRG termasuk  hasil atau dampak yang ditimbulkan ketika PPRG dilaksanakan dalam APBD," jelas Restu Novi.

Lebih lanjut Restu Novi mengatakan, Pengawasan PPRG yang dilakukan  bisa bersamaan dengan  pengawasan reguler.  Laporan hasil atau dampak PPRG merupakan hal yang paling penting untuk dilaporkan  ke kepala daerah  dan ketua Tim Pokja PUG yaitu Bappeda untuk di tindaklanjuti dengan pembinaan

Dasar hukum pelaksanaan PUG adalah Inpres no 9 tahun 2000 tentang PUG  dan Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Pedoman  PUG serta Dasar hukum  Permendagri 23 tahun 2020 tentang perencanaan, pembinaan dan pengawasan pemda tahun 2021, permen PPPA no 4 tahun 2014., Juknis pengawasan PPRG dari Inpektorat tahun 2019.(her/n)