Jatim Newsroom – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menggelar Webinar bertajuk “Pentingnya Pemahaman Hukum bagi Pengelola Koperasi dan UMKM (K-UMKM)”, Kamis (14/4/2022).

Tenaga Ahli Bantuan Hukum Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Jatim, Bambang Rijanto, hadir sebagai narasumber. Ia menyampaikan bahwa webinar ini diarahkan sebagai layanan konsultasi hukum dan bentuk keberpihakan pemerintah kepada K-UMKM.

“Bila pelaku K-UMKM memahami hukum, tentu akan dapat mencegah permasalahan hukum,” ujar Bambang dalam webinar yang dihadiri oleh hampir 100 partisipan, mulai dari para pengelola koperasi, pelaku UMKM, pengacara, hingga mahasiswa.

Lebih lanjut, Bambang menggarisbawahi soal regulasi yang perlu ada dalam pengelolaan koperasi dan UMKM. Dalam regulasi di koperasi, Bambang menerangkan pentingnya pemahaman bersama antara pengelola koperasi dengan calon anggota mengenai aturan internal dan perjanjian kedua belah pihak.

“Aturan internal itu harus dijelaskan sedetail mungkin oleh pelaku koperasi, masing-masing harus tahu. Begitu pun dengan perjanjian. Jadi begitu ada permasalahan, perjanjian inilah menjadi bukti hukum kuat dan saling mengikat untuk kedua belah pihak,” terang Bambang.  

Terkait UMKM, regulasi mengenai legalitas dan kerja sama perlu menjadi perhatian. Legalitas bisa menjadi payung hukum jika ada permasalahan di kemudian hari dalam menjalankan usaha.

“Kebanyakan legalitas ini jarang dimiliki oleh pelaku usaha yang sifatnya mikro karena mereka punya prinsip ‘pokoknya saya laku’. Padahal pemerintah telah memberikan kemudahan untuk pengurusan legalitas.  Ini yang harus kita sosialisasikan,” tegas Bambang Rijanto.

Lalu mengenai kerja sama dalam UMKM, Bambang menjelaskan perlu adanya perjanjian atau bukti yang kuat jika terjadi kesepakatan atau kerja sama antara pelaku UMKM dengan pemodal misalnya.

“Tentunya dengan pasal-pasal yang disepakati bersama. Kalau masing-masing pihak sudah mengetahui hak dan kewajiban, tentu kerja sama tersebut akan berjalan lebih langgeng dan lancar tanpa ada permasalahan hukum atau saling menuntut di pengadilan,” terang Bambang.

Adapun mengenai permasalahan yang kerap kali terjadi di koperasi adalah tentang wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan, serta pengelolaan yang tidak sesuai AD/ART.

“Untuk menghindari wanprestasi, seharusnya kalau ada perjanjian antara pengelola koperasi dengan calon anggota, itu harus ada saksi. Jadi jika ada kasus atau permasalahan, saksi inilah yang diperlukan,” papar Bambang.

Sementara permasalahan hukum yang sering dialami oleh pelaku UMKM adalah tuntutan pelanggan dan pelanggaran kerja sama. “Di situlah pentingnya perjanjian kerja sama yang jelas dan pemahaman hukum yang kuat agar terhindar dari masalah yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (idc/s)