Jatim Newsroom – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop-UKM) Jawa Timur bersama Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur mengadakan Sosialisasi Regulasi Prosedur Sertifikasi Halal, di kantor Diskop-UKM Jatim, Selasa (8/11/2022). Kegiatan ini diikuti oleh pelaku usaha dari Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, dan Sampang.

Kepala Diskop-UKM Jatim, Andromeda Qomariah, menyebutkan bahwa sertifikasi halal merupakan sebuah kebutuhan, terutama produk makanan dan  minuman. Apalagi pada 17 Oktober 2024, sertifikasi halal harus sudah tercantum dalam setiap kemasan produk. Jika tidak ada, maka akan dikenakan sanksi karena dianggap tidak halal.

“Negara lain seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Thailand, dan Eropa sudah menerapkan sertifikasi halal dalam produknya. Maka produk Bapak Ibu yang telah bersertifikasi halal, pasar produk tidak hanya di tingkat lokal tapi ke pasar regional dan pasar global. Kegiatan ini juga dalam rangka mewujudkan 70.000 UKM Jawa Timur bersertikasi halal di tahun 2022,” ujar Andromeda.

Kepala Bidang Restrukturisasi Usaha, Diskop-UKM Jatim, Susanti Widyastuti,  menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas produk K-UMKM melalui kepemilikan Sertifikasi Halal yang dibiayai dari P-APBD Tahun 2022.

Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari berpesan bahwa pelaku usaha harus mengetahui regulasi terkait produk halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. 

“Di dalamya disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal,” kata Agatha. (idc/n)