Jatim Newsroom - Guna mengoptimalisasikan pengamanan informasi di Pemerintahan Provinsi Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim menggelar rapat koordinasi analisa dan indentifikasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jatim.

Kepala Dinas Kominfo Jatim, Hudiyono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, Aulia Bahar Permana di ruang Anjasmoro lantai 4 Kominfo Jatim, Selasa (30/11/2021) mengatakan, sumber daya keamanan informasi ini dapat dirangkum dalam tiga aspek yaitu, sumber daya manusia aset keamanan informasi, kedua sumber dayamManusia sebagai aktor pengamanan informasi, serta ketiga sumber daya manajemen pengetahuan keamanan informasi. Sehingga dapat berlangsung secara berkesinambungan, menyeluruh dan sesuai perkembangan pengamanan tren ancaman yang saat ini sedang berlangsung.

"Apalagi kedepan kita dihadapkan pada agenda implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dilaksanakan secara nasional. Maka itu pengamanan sistem siber dan informasi pemerintah perlu dilakukan, sehingga sistem pemerintahan berbasis SPBE ini dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini masih ada ancaman serta peretasan dari luar terhadap sistem pemerintahan yang berbasis eletronik baik pusat dan daerah. Maka itu rapat koordinasi ini perlu dilakukan sehingga keamanan sistem SPBE ini bisa terlindungi dengan baik serta juga tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

"Setiap penanggungjawab sistem elektronik bekerjasama dengan tim jatimprov-csirt dapat melakukan penanganan secara cepat, tepat dan akurat. dan yang lebih penting lagi, agar setiap OPD di provinsi Jawa Timur dapat membangun sistem pencegahan insiden keamanan informasi secara menyeluruh," ujarnya.

Kegiatan Rakor diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman yang sama dan komprehensif terkait pencegahan, dan penanganan insiden keamanan informasi. Serta mekanisme komunikasi dan koordinasi lintas OPD terkait pencegahan dan penanganan insiden keamanan informasi tersebut. Agar layanan sektor pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan optimal sesuai harapan. (pca)