Jatim Newsroom -Mengawal keberhasilan Program Analog Switch Off (ASO) 2022 di Jawa Timur, Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Timur dan Dinas Kominfo Jawa Timur menggelar forum koordinasi dengan Balai Monitoring (Balmon), penyelenggara Mux dan PT Pos.

Kepala Dinas Kominfo (Kadis Kominfo) Jawa Timur, Hudiyono di sela-sela koordinasi yang dilakukan di kantor KPID Jawa Timur, Rabu (27/4/2022) mengatakan, digitalisasi televisi atau dikenal dengan ASO merupakan program pemerintah yang harus didukung semua pihak, karena terkait kepentingan masyarakat.

Namun, lanjut Kadiskominfo, tidak dapat dipungkiri, ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. "Salah satunya ASO tahap pertama, 30 April mendatang. Nah dalam rangka itu, perlu adanya koordinasi pihak terkait, agar proses berjalan dengan baik," katanya.

Sementara itu, terkait Langkah sosialisasi dan kendala pembagian STB untuk warga kurang mampu, Kadis Kominfo Jawa Timur dalam beberapa kesempatan menyampaikan, secara mendasar ada tiga  hal yang sudah dan siap dioptimalkan  Kominfo.

Pertama sosialisasi secara massif melalui  media dan elemen di Kominfo baik yang dilakukan oleh keluarga besar Kominfo, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Relawan TIK.  Kedua, membuka ruang pengaduan masyarakat terintegrasi melalui call center Diskominfo baik Jatim maupun kabupaten/kota dan yang Ketiga membantu kelancaran distribusi STB yang dilakukan penyelengara multipleksing.

Senada dengan Kadis Kominfo, Ketua KPID Jawa Timur, Immanuel Yosua menyatakan, KPID  dan Diskominfo Jatim sebagai kepanjangan tangan Pemprov memililki tanggung jawab untuk mengawal program ASO agar sukses, karena ini berkaitan dengan hak dan kepentingan masyarakat di bidang penyiaran.

"Dalam praktiknya, program yang bagus ini memiliki banyak kendala terutama ASO Tahap Pertama. Ketika menemukan ini, kami sepakat untuk tidak saling menyalahkan  tapi akan bekerja sama untuk mendukung program yang positif ini,” ungkapnya.

Tentang peran yang akan dilakukan, Yosua menyatakan, sesuai peran dan posisi KPID sebagai perwakilan masyarakat dan bagian dari regulator penyiaran, pihaknya pastikan turut mengambil bagian terkait upaya menjaga hak masyarakat dalam mendapatkan siaran digital sebagaimana diamanatkan regulasi yang ada.

KPID akan terus memantau kualitas program siaran agar sesuai P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), dan tentu saja juga melakukan literasi baik kepada insan penyiaran maupun lembaga penyiaran agar taat regulasi penyiaran.

Dalam pengamatan redaksi, dalam dua pertemuan yang digelar baik di kantor Balai Monitoring Kelas I Surabaya dan juga Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur maupun yang ketiga di kantor KPID Jawa Timur, Selain KPID Jatim, Diskominfo Jatim, Balmon acara dihadiri oleh perwakilan 6 penyelenggara Multipleksing di Jawa Timur. Diantaranya, TVRI, SCTV, ANTV, Metro TV, Trans TV, Global TV.

Korbid PS2P KPID, Afif Amrullah menyatakan, setidaknya ada 10 permasalahan yang diinventarisasi KPID Jawa Timur. Permasalahan tersebut terkait dengan tehnis, sosialiasasi dan kondisi lapangan diantaranya kebingungan Ketika analog benar-benar dimatikan, dan mereka tidak tahu karena tidak mendapat info, masyarakat sudah beli TV digital atau STB tapi ternyata siaran belum on secara maksimal,  TV analog belum benar-benar off pada saat sudah ASO dan  kesulitan pembelian STB di daerah tertentu.

Selanjutnya juga belum terbaginya STB gratis secara keseluruhan, terbatasnya anggaran TV lokal untuk membayar sewa mux, kemungkinan interferensi gelombang, area blank spot, proses perijinan beberapa lembaga penyelenggara mux dan sarana penerima pengaduan masyarakat.

Terkait potensi masalah yang dimaksud, beberapa pihak terkait menyampaikan beberapa solusinya.

Kepala Balai Monitoring Kelas I Surabaya, Supriadi menyatakan, Balai Monitoring akan melakukan monitoring terkait kesiapan dan kondisi lapangan. Awal Mei mendatang pihaknya akan evaluasi paska pelaksanaan ASO Tahap Pertama.

Balai Monitoring Kelas I Surabaya mengaku
lebih berfokus pada frekuensi dan kesiapan multiplekser maupun lembaga penyiaran yang menyelenggarakan siaran digital di Jatim, khususnya saat ini di tahap pertama. "Intinya terkait hal tehnis kami akan jaga agar terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk forum koordinasi yang baik ini," tutupnya.(yan/hjr)