BPJS Diminta Perbaiki Sistem Kepersertaan Dan Buka Posko Pengaduan

  • 1019 view

Jatim Newsroom- Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan agar memperbaiki sistem layanan kepesertaan maupunpelayanan di rumah sakit, dan juga membuka posko pengaduan. Hal ini dilakukan untuk mencegah danmengatisipasi beredarnya kartu BPJS kesehatan agar tidak terjadi di Jatim. Anggota Komisi E DPRD Jatim, M. Eksan di DPRD Jatim, Rabu (27/7) mengatakan  prihatin karena kasustemuan kartu BPJS palsu itu kemungkinan besar bukan hanya terjadi di Jabar tetapi juga di daerah lain diIndonesia. Mengingat, pelayanan yang diberikan BPJS selama ini belum maksimal sehingga menimbulkancelah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengeruk kepentingan pribadi. "Kasus ini kemungkinan sama seperti kasus vaksin palsu. Kartu BPJS palsu memang baru ditemukan di Jabartapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah lain di Indonesia, karena itu tidak boleh dibiarkaandan harus diusut sampai tuntas," ujar Moh Eksan politisi asal Fraksi Nasdem. Politisi asal Partai NasDem ini berharap kasus ini harusnya dijadikan sebagai momentum untukmemperbaiki layanan BPJS khususnya terkait validasi kepesertaan antara data aktual (manual) dengan data elektonik. "Banyak laporan ke kami, mereka yang sudah terdaftar kepesertaan BPJS di data elektronik tapidistribusi kartunya belum dapat. Sehingga celah ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang takbertanggungjawab," ungkap Eksan. Dalam upaya penyisiran kartu BPJS palsu, Eksan juga  berharap juga dilibatkan BPJS kabupaten/Kota danDinas Kesehatan kabupaten/kota maupun pihak rumah sakit. "Yang terpenting pelayanan kepesertan BPJSharus dipermudah, supaya tidak timbul percaloan dan pemalsuan," harapnya. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memantapkan pendirian Posko BPJS yang digagas oleh DPRD Jatim.Tujuannya, supaya masyarakat Jatim memiliki jujukan pengaduan terkait layanan dan pelaksanaan BPJS.   Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono mengatakan pihak BPJS dan Dinas Kesehatan Jatim membuka posko pengaduan untuk mengantisipasi munculnya kartu BPJS palsu di Jatim. "Posko ini nanti tersebar di seluruh kabupaten atau kota untuk mendata secara langsung jika ada ditemukan kartu BPJS palsu di Jatim," ungkapnya. Menurut Agung politisi asal Fraksi Partai Demokrat Jatim, tak hanya itu, juga harus dilakukan penelusuran kenapa terjadi pemalsuan." Diburu asal muasalnya bagaimana bisa terjadi pemalsuan,"ujarnya. Ditambahkan oleh Agung, jika ditemukan adanya kartu BPJS palsu, Dinkes Jatim harus melakukan langkah-langkah cepat jika terjadi kartu palsu muncul di Jatim. " Langkah cepat diperlukan untuk meminimalisir semakin meluasnya peredaran kartu palsu tersebut," tandasnya. (pca)



Berita Terkait
Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital
Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Gubernur Khofifah Apresiasi Gudang Biomassa PT Ajinomoto dan Dorong Percepatan Transisi Energi
Gubernur Khofifah Apresiasi Gudang Biomassa PT Ajinomoto dan Dorong Percepatan Transisi Energi

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Kendalikan Inflasi, Gubernur Khofifah Terus Gelar Pasar Murah di Berbagai Daerah
Kendalikan Inflasi, Gubernur Khofifah Terus Gelar Pasar Murah di Berbagai Daerah

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Sepanjang 2021-2023, Angka Kecelakaan Kerja di Jatim Menurun
Sepanjang 2021-2023, Angka Kecelakaan Kerja di Jatim Menurun

15 Januari 2024
#gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa,

Selengkapnya
Gubernur Khofifah Apresiasi Upaya Hilirisasi Petani Mangrove
Gubernur Khofifah Apresiasi Upaya Hilirisasi Petani Mangrove

03 November 2023
#Khofifah Indar Parawansa,Gubernur Jawa Timur,Festival Mangrove Jatim

Selengkapnya