Berita & Pengumuman

KEMENDIKBUD SIAPKAN UKG ATASI DISPARITAS KOMPETENSI GURU PUSAT - DAERAH

Jatim Newsroom- Salah satu persoalan bidang pendidikan yang masih menjadi fokus pemerintah adalah disparitas kompetensi antar guru di tingkat pusat dan daerah. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk memetakan kebutuhan kompetensi tiap guru di masing-masing provinsi. (luk)

KEMARAU TURUNKAN PRODUKSI SUSU JATIM
KEMARAU TURUNKAN PRODUKSI SUSU JATIM

Jatim Newsroom - Musimkemarau panjang dan dampak gelombang el nino telah berpengaruh pada sektor pertanian. Kini, sektor agribisnis lain, seperti produksi susu pun ikut terdampak. Pasalnya, pakan hijau yang dikonsumsi sapi perah terus berkurang, sehingga berdampak pada produktivitas sapi dalam menghasilkan susu segar.

BANK JATIM - JAMKRINDO KERJASAMA PENJAMINAN SYARIAH
BANK JATIM - JAMKRINDO KERJASAMA PENJAMINAN SYARIAH

Jatim Newsroom_ Dalam mengembangkan sistem keuangan syariah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim melakukan kerjasama dengan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah terkait pemberian jasa penjaminan (Kafalah) atas pemenuhan kewajiban finansial.

KEMENAG: LIMA ALASAN PEMERINTAH TETAPKAN HARI SANTRI NASIONAL

Jatim Newsroom- Hari Santri Nasional (HSN) yang segera dideklarasikan sebagai salah satu hari bersejarah diharapkan menjadi titik tolak upaya mengarusutamakan santri ke tengah peradaban umat Islam Indonesia. Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis), Kamaruddin Amin menyebut ada lima alasan utama pemerintah menetapkan Hari Santri Nasional (HSN). (luk)

KTNA MINTA HPP BERAS NAIK 16 PERSEN

Jatim Newsroom -  Berdasarkan Inpres No 5/2015 pada 15 Maret 2015, HPP Beras ditetapkan sebesar Rp 7.300/kilogram (kg). HPP itu dianggap petani yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) masih terlalu rendah dan jauh di bawah harga pasaran beras yang sudah di kisaran Rp 8.000/kg di tingkat petani. Untuk itu, KTNA meminta HPP beras 2016 bisa dinaikkan mencapai 16 persen. (afr)

RIBUAN BURUH JATIM TOLAK RENCANA PEMERINTAH TETAPKAN RPP PENGUPAHAN
RIBUAN BURUH JATIM TOLAK RENCANA PEMERINTAH TETAPKAN RPP PENGUPAHAN

Jatim Newsroom -Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang ada di ring 1 Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi menolak rencana pemerintah dalam pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan untuk menerapkan kenaikan upah minimum. (pca)

KETAHANAN ENERGI NASIONAL, PERTAMINA FOKUS EKPLORASI GAS

Jatim Newsroom- Gas akan menjadi prioritas sebagai solusi ketahanan energi nasional, seiring dengan semakin menipisnya cadangan minyak Indonesia. Karena itu, PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Pertamina Gas, semakin serius dalam mengembangkan dan melakukan eksplorasi gas di tanah air. (mad)

HARI SANTRI NASIONAL, GUS IPUL LEPAS KIRAB RESOLUSI JIHAD
HARI SANTRI NASIONAL, GUS IPUL LEPAS KIRAB RESOLUSI JIHAD

Jatim Newsroom - Menyongsong peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh pada22 Oktober, Wakil Gubernur Jatim,H Saifullah Yusuf melepas Kirab Resolusi Jihad dari Tugu Pahlawan Surabaya bersama Ketua Umum PBNU, Ketua DPRD Jatim, dan para kiai, Minggu (18/10). (put)

LAKUKAN EVALUASI, KEMENDIKBUD BERHARAP PELAKSANAAN UN CBT 2016 LEBIH BAIK

Jatim Newsroom - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Kepala Bidang Penilaian Akademik, Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang, Suprananto menyatakan telah melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Computer Based Test (CBT) 2015. Untuk itu, ia berharap pelaksanaan UN CBT 2016 dapat berjalan lebih baik. (luk)

MENTERI PDT AKAN BERI SANKSI TEGAS BUPATI/WALIKOTA YANG TIDAK CAIRKAN DANA DESANYA
MENTERI PDT AKAN BERI SANKSI TEGAS BUPATI/WALIKOTA YANG TIDAK CAIRKAN DANA DESANYA

Jatim Newsroom- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jakfar mengancam kepada para kepala daerah yang tak mau segera mencairkan dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintahan desa akan disanksi tegas. Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang tak kunjung mau mencairkan dana desa tanpa alasan yang jelas. (pca)

First Previous
Web Statistic