SEPUTAR PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi )

06 July 2015 | Data PPID

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)  mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah  kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, actual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sejak diundangkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untukmelaksanakannya. MulaiTahun 2009 Sosialisasi UU tersebut sudah dilaksanakan di beberapa Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, BUMN, BUMD dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana amanat UU No 14 Tahun 2008 khususnya di pasal 13, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Provinsi Jawa Timur awal tahun 2010 mencuri start lebih awal untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, meski Peraturan Pelaksanaan (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP) dan Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedum PPID saat itu belum ditetapkan.

Memasuki perjalanan Tahun ke sebelas pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik diPemerintah Kabupaten/Kota dan Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pembentukan PPID sudah mencapai 100 persen.  Namun dalam pelaksanaannya masih dinilai kurang optimal. Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 mengganti Permendagri Nomor 35 Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil reaksi cepat dengan menyesuaikan perubahan yang diatur dalam Permendagri tersebut dengan membuat Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai dasar operasional PPID Badan Publik di Jawa Timur dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur No 65 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Perkembangan umum peningkatan pelayanan informasi di Jawa Timur terkait Implementasi UU KIP, hingga akhir tahun 2021 untuk seluruh Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah membentuk PPID dan dalam tugas dan fungsinya berjalan dengan baik dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPID. Demikian pula pembentukan PPID Badan Publik di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur mendapat respon positif terlebih dengan adanya motivasi dari Komisi Informasi (KI) Jawa Timur menyelenggarakan PPID Award setiap tahun, dengan melakukan  monitoring dan evaluasi perkembangan PPID di masing-masing Badan Publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pembantu/OPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD .

Demikian di tingkat Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, PPID Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati atau Walikota, sedang Badan Publik / SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagai PPID Pembantu/SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Publik /SKPD.

Sisi lain juga mendorong dan menggunggah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik  dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BadanPublik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Web Statistic