Wagub Emil : Survei UMK dan UMB Saat Pademi Jadi Masukan Pemprov Jatim

07 October 2020 | Berita & Pengumuman
Wagub Emil : Survei UMK dan UMB Saat Pademi Jadi Masukan Pemprov Jatim

Jatim Newsroom – Surve Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menegah Besar (UMB) dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi masukan bagi Pemprov Jatim. Hal ini untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jawa Timur sudah menyentuh persepsi publik utamanya dalam hal  kebutuhkan pelaku usaha di saat pademi Covid-19.
 
            Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, dalam Rakor Virtual Mingguan Pemulihan Ekonomi Jawa Timur di Saat Pademi Covid-19, Selasa (06/10/2020).
 
"Saya mengikuti apa yang sudah dipaparkan satu-persatu oleh para dinas di jajaran OPD Pemprov Jatim yang mengikuti acara ini. Seperti Dinas Koperas dan UKM, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan Kelautan, Dinas Perhubungan dan dinas-dinas lainnya," ujarnya.
 
            Kesemuanya hasil rakor ini, kata Wagub, akan dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Baik mana yang sesuai maupun mana yang perlu dimodifikasi dalam waktu singkat, agar segera bisa dirumuskan menjadi action plan.
 
            Menurut Wagub Emil,  dalam survei UKM dan UMB yang dilakukan BPS di saat pademi rata-rata para pengusaha meminta modal, tetapi modal bisa dikucurkan jikalau para pengusaha mempunyai prospek. “Kadang-kadang pengusaha masih bingung memilih antara butuh pemasaran atau modal mana yang harus didahulukan,” ungkapnya.
 
Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan, memaparkan, survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha dirancang untuk kepentingan atau estimasi tingkat nasional. Tetapi karena Pemprov Jatim melalui Biro Perekonomian menginginkan khusus hasil survei secara spesifik Jawa Timur, mka BPS Jatim berupaya untuk melakukan pengolahan terkait hasil surveinya.
 
  Secara nasional survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha sampel yang diambil sekitar 34.559 responden, sedangkan Jawa Timur ini ada sekitar 5.098 responden atau sekitar 14,75% dari sampel nasional. Pelaksanaan survei ini berkisar antara tanggal 10 sampai 26 Juli 2020.
 
Sebarannya pada umumnya Usaha Menengah Besar (UMB) sekitar 1133  responden, kemudian untuk usaha mikro kecil (UMK) 3965 responden dan khusus pertanian adalah 383 responden.
 
Kemudian untuk persebarannya semua kabupaten yang ada sampelnya dikategorikan usaha mikro kecil responden yang paling banyak ada di Tulungagung sekitar 92,31%. Disusul Trenggalek sekitar 91,36%, Lamongan 91,04%, Kabupaten Pamekasan 90,6%. Sedangkan untuk usaha menegah besar ini kota-kota besar biasanya memang ada UMB, untuk Kota Surabaya sekitar 47,64%. Kemudian kota Malang 44,31% untuk Mojokerto 43,85% dan kota Batu 35,14%.
 
Tetapi, menurut Dadang, kalau dilihat sebarannya per Kabupaten di Jatim, hanya untuk responden yang terbaik baik itu dari sisi UMK maupun UMB. Kemudian ada sekitar 59,5% ini untuk UMK dan 53,7% UMB ini masih tetap beroperasi secara normal di tengah-tengah pademi. Dari data tersebut dimana sekitar 84% untuk UMK cenderung mengalami penurunan pendapatan. Untuk UMK ini penurunan pendapatanya sekitar 84%. Kemudian yang tetap tidak ada perubahan sekitar 13%.
 
Sedangkan UMB yang mengalami peningkatan ini sekitar 2% Sedangkan untuk UMB yang mengalami penurunan lebih banyak dibanding UMK. Untuk UMK nya yaitu sekitar 85% yang tetap 12%. Sedangkan untuk yang meningkat ada sekitar 3%.
 
"Jadi kalau kita lihat persentase perusahaan di Jatim menurut status operasionalnya, memang hampir setengahnya lebih sedikit beroperasi normal, ada juga yang mengurangi kapasitas untuk UMB sekitar 28%. Sedangkan untuk UMK sekitar 24%. Ada yang memang berhenti beroperasi untuk UMB  sekitar 3,2% dan UMK sekitar 10,5%," kata Dadang.
 
"Inilah diantara gambaran survei dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha baik itu UMB dan UMK di Jawa Timur yang dapat dijadikan acuan mengambik kebijakan yang akan datang," imbuh Dadang. (ryo,yon/s)

Web Statistic