SP2020 Berakhir, Gubernur Pastikan Masyarakat Jatim Telah Tercatat

05 October 2020 | Berita & Pengumuman
SP2020 Berakhir, Gubernur Pastikan Masyarakat Jatim Telah Tercatat

Jatim Newsroom - Pelaksanaan Sensus Penduduk (SP2020), berakhir Rabu 30 September 2020 hari ini. Demi akurasi data, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ingin memastikan semua  masyarakat Jatim telah tercatat dan terlayani dengan optimal oleh para petugas sensus penduduk dengan tidak meninggalkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.
 
Untuk memastikan SP2020 tersebut berjalan baik, Gubernur Khofifah, telah melihat secara langsung pendataan SP2020 yang dilaksanakan oleh petugas di Kabupaten Sumenep, Selasa (29/09/2020), kemarin,
 
“Saya ingin agar masyarakat Jawa Timur dapat tercatat dengan baik. Apalagi sensus ini dilaksanakan sepuluh tahun sekali. Untuk itu, masyarakat harus bisa terdata secara baik dan benar,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
 
Hadir mendampingi Gubernur yakni Kakanwil Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, Dadang Hardiwan, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim, Jonahar, dan Bupati Sumenep, Busyro Karim.
 
Menurut Khofifah, data penduduk setiap 10 tahun akan diperbaharui sehingga data yang dimiliki pemerintah menjadi dinamik dan terukur. “Data itu bergerak dinamis setiap waktu, oleh karena itu perlu di update. Penting bagi kita untuk mengetahui update data dari berbagai kebutuhan perencanaan pembangunan agar intervensinya lebih  tepat dan akurat,” tandasnya
 
Gubernur mencontohkan, jika 5 tahun lalu belum memiliki anggota keluarga atau anak, maka sekarang, data tersebut mungkin sudah berubah. Misalnya ada yang menikah dan memiliki anak, ada yang sudah sewa bahkan memiliki rumah, punya motor atau mobil dan sebagainya. Sama halnya dengan kepemilikan harta atau aset. Untuk itu, masyarakat harus memberikan dukungan data terbaru agar peta sosial ekonomi tergambarkan.
 
“Dengan akan berakhirnya sensus penduduk secara offline pada 30 September 2020 hari ini, keikutsertaan masyarakat dalam update data sensus penduduk juga harus di optimalkan,” tuturnya.
 
Gubernur menjelaskan, Sensus Penduduk Indonesia 2020 merupakan pendataan penduduk yang meliputi data jumlah penduduk, agama, pekerjaan, perekonomian dan data lainnya. Maka, dengan adanya data penduduk tersebut diharapkan presisi sebuah perencanaan yang akan dilakukan pemerintah bisa dihasilkan lebih akurat dan tepat sasaran.
 
“Data yang akurat dan terupdate itulah yang akan menjadi referensi bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan berskala nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa,” ungkapnya. Karena tingkat presisi  data akan berpengaruh pada perencanaan pembangunan ke depan,” imbuhnya.
 
 Khofifah juga minta kepada para kepala daerah untuk memonitor dan mengecek setiap warganya untuk memastikan mereka telah tercatat dalam SP2020 tahun ini. Baik di perkotaan, pedesaan maupun di pelosok-pelosok desa. (
 
Kepala BPS Jawa Timur Dadang Hardiwan menyatakan Sensus Penduduk 2020 di Jawa Timur berlangsung 1-30 September 2020. melibatkan 32.000 petugas. Rincian petugas tersebut antara lain lebih dari 30.000 petugas sensus dan 2.000 koordinaor sensus kecamatan atau koseka.
 
"Sensus Penduduk 2020 ini merupakan sensus yang ke 7 setelah kemerdekaan. Sensus penduduk pertama kali diselenggarakan pada tahun 1961 kemudian tahun 1971, 1980, 1990, 2000 dan  tahun 2010," kata Dadang, seperti dikutip dari laman Kominfo.Jatimpro
 
Ia menuturkan, sensus ini tidak hanya memenuhi amanat undang-undang (UU) Nomor 16 tahun 1997 Tentang Statistik, tetapi merupakan rekomendasi dari PBB dengan setiap negara harus melakukan sensus penduduk minimal 10 tahun sekali.
 
"Sebagai wakil BPS yang ada di Jatim, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas adanya konsolidasi dan kerjasama serta dukungan yang luar biasa dari seluruh kepala daerah. Dalam hal ini Gubernur Jatim, bupati dan walikota beserta seluruh jajarannya," ujar dia. (ryo)

Web Statistic