Selama 2016, ORI Jatim Terima 345 Pengaduan

05 January 2017 | Berita & Pengumuman

Jatim Newsroom - Selama tahun 2016, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur hanya menerima 345 pengaduan. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang tercatat 352 pengaduan. Kepala ORI Perwakilan Jatim Agus Widiyarto, saat acara refleksi akhir tahun di kantornya, Rabu (4/1) sore mengatakan data pengaduan masyarakat ini memang tidak berbanding lurus dengan keluhan-keluhan atas layanan masyarakat. Pengaduan sedikit tidak berarti pelayanan membaik, atau juga sebaliknya. Namun yang pasti, masyarakat yang mengadu ke ORI semakin sedikit. Meski demikan ORI Perwakilan Jatim menyatakan lembaganya masih dibutuhkan masyarakat. "Dari survei sebuah lembaga di luar ORI, yang dilakukan di Jakarta, menyatakan 80% keberadaan Ombudsman ini masih dibutuhkan," katanya. Dijelaskan, dari 345 pengaduan yang masuk selama 2016, terbanyak didominasi melalui surat 170 laporan (49%) dan datang langsung ke kantor ORI 159 laporan (46%). Sedangkan yang melalui email hanya 10 laporan (3%), dan faksimili 3 laporan (1%). Sedangkan yang melalui telepon, inisiatif sendiri, dan website, masing-masing hanya 1 laporan. Meski sudah ada layanan melalui internet ternyata pengaduan juga masih minim. Kata Agus ini bukan berarti masyarakat enggan melapor ke ORI. "Hal ini memang dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya lokasi kantor ORI Perwakilan Jatim yang baru pindah dan kebiasaan masyarakat kita itu lebih suka bertemu langsung. Ini beda dengan Ombudsman di luar negeri yang terbanyak laporan lewat internet, itu sebanyak 98%. Kalau di negara kita, orangnya itu lebih suka kalau curhat langsung, ada sebanyak 60% itu lebih suka datang langsung,"ujarnya. Lebih lanjut, dari 345 pengaduan yang diterima, sebanyak 196 atau 57% berhasil diselesaikan. Sedangkan sisanya, sebanyak 148 atau 43% masih dalam proses. "Perbaikan layanan publik selalu dilakukan. Ombudsman tetap selalu melakukan perbaikan, tapi tingkat kepuasan masyarakat memang selalu rendah," kata dia sambil tersenyum. Instansi yang banyak dikeluhkan adalah pemerintah kota/kabupaten 75 kasus (22%), desa 30 kasus (9%), kelurahan 29 kasus (8%), kantor pertanahan 27 kasus (8%), polres 25 kasus (7%), BUMN/BUMD 20 kasus (6%), polres kota 17 kasus (5%), pengadilan negeri 11 kasus (3%), dan kejaksaan negeri 10 kasus (3%), Sedangkan polsek, kecamatan, dan Polda Jatim masing-masing 8 kasus (2%). Lalu berdasar kota pelapor terbanyak dari Surabaya 168 orang (49%), Sidoarjo 35 orang (10%), Kota Malang 15 orang (5%), Kediri 11 orang (3%), dan Gresik 10 orang (3%). Sementara itu, pakar sosial Sulistyono yang hadir dalam acara tersebut menerangkan bahwa banyak laporan dari Surabaya tidak serta merta pelayanan publiknya buruk. Tapi juga belum bisa dikatakan layanannya sudah baik. "Surabaya tertinggi karena memang jumlah penduduknya paling banyak. Selain itu juga masyarakat Surabaya yang terdidik lebih banyak dibanding kota-kota lainnya," kata dia. Ia juga menyinggung masalah nama lembaga ORI yang memang belum banyak dikenal di daerah-daerah lain. "Nama Ombudsman ini memang tidak dikenal di daerah. Coba saja tanya ke daerah, lalu tanya masyarakat apakah tahu Ombusman. Pasti tidak kenal," ungkap Sulistyono. Menyadari hal ini, selama 2016 ORI pun menggiatkan sosialisasi di empat kabupaten. Di Tulungagung sosialisasi pada bulan Maret, melibatkan LSM, kades, SKPD, dan RKPD setempat. Di Trenggalek melibatkan ormas dan RKPD setempat. Di Pamekasan dilaksanakan bersama LSM dan Universitas Madura Pamekasan. Sedangkan di Nganjuk dilakukan dengan menggandeng ormas dan ormawa. (Pca)

Web Statistic