Permudah SAKIP SKPD, Pemprov Gunakan Konsep Diagram Silang

04 December 2015 | Berita & Pengumuman

Jatim Newsroom -Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan konsep diagram silang untuk mempermudah pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebuah konsep baru yang menekankan pada integrasi mulai dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

“Makanya kita gunakan semacam diagram silang untuk SKPD. Jadi konsep ini tidak hanya bicara laporan administrasi saja, tapi setiap program kita ukur keberhasilannya. Belanjanya apa saja, masuk pos ayat berapa, apakah ada atau tidak, jangan sampai begitu kita sampaikan tidak bisa mengubah pos ayatnya, jadi tidak bisa untuk membiayai,“ terang Gubernur Jatim, H Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Kamis (4/12).

Ia mencontohkan, pada penanganan bencana banjir terkadang anggaran yang dikeluarkan tidak tepat dengan waktu terjadi bencana. ”Dengan diagram silang, SKPD bisa langsung mengecek apakah sudah sesuai, apabila sudah sesuai bisa dimasukkan. Misal apabila anggaran harusnya dikeluarkan pada triwulan III, tapi karena hal mendesak karena bencana bisa dipindah ke Triwulan II,” jelas Pakde Karwo.

Koordinasi antar SKPD diharapkan menjadi sinergitas penanganan seluruh kejadian, baik bencana kekeringan maupun banjir. Lebih lanjut, Pakde menyatakan lebih mudah mengontrol kinerja SKPD karena adanya konsep diagram silang. “Sinergitas antar SKPD sudah kita lakukan, sekarang beda dan kontrolnya pun lebih mudah karena anggaran SKPD yang merancang saya sendiri ,” ungkap Pakde.

Pakde merinci desa yang mengalami kekeringan di Jatim ada sebanyak 541 desa. Namun yang bisa diatasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim hanya 41 desa. Sementara Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (PU CKTR) juga memiliki program yang sama dan berhasil mengatasi sebanyak 59 desa. Artinya, penanganan bencana mutlak melakukan koordinasi antar SKPD terkait.

Sementara, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan, tahun ini Jatim mendapatkan nilai A untuk pelaksanaan SAKIP tingkat provinsi yang berarti memuaskan dan merupakan nilai terbaik hanya bisa dicapai apabila pemerintahan berjalan dengan perencanaan dan pelaksanaan program kerja yang efektif dan akuntabel.

“Bapak Gubernur patut berbangga, saya harus terus terang bahwa di pusat belum bisa seperti ini prestasinya. Yang mendapat nilai A di republik ini hanya dua di tingkat Provinsi, yakni Jawa Timur dan Yogyakarta. Sementara di tingkat pusat baru ada 7 Kementerian,” pungkasnya.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP) SKPD, Gelar Budaya Kerja dan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur, diantaranya nilai A didapatkan sebanyak 25 SKPD, sebanyak 23 SKPD memperoleh nilai BB, sementara untuk nilai B diperoleh sebanyak 9 SKPD dan terdapat 12 satuan/unit kerja pelayanan publik penerima penghargaan. (luk)

 

JIPP JATIM
GPR
LPSE
TRANSPARANSI
BPS Jatim
Web Statistic