Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Jatim Siap Gaet Rp 75 Triliun Investasi

22 February 2016 | Berita & Pengumuman
Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Jatim Siap Gaet Rp 75 Triliun Investasi

Jatim Newsroom - Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat, Pemprov Jatim melalui Badan Penanaman Modal (BPM) siap menggaet investasi sebesar Rp 75 trilliun dari izin prinsip yang sudah mengajukan. Pada 2015 izin prinsip mencapai Rp 172,57 triliun dengan komposisi PMA Rp 130,75 triliun dan PMDN Rp 42,32 triliun. Pada 2015, Jawa Timur mampu meraih investasi sebesar Rp 67,91 trilliun.

“Dengan target investasi, kita harapkan akan mampu mendongkrak perekonomian Jawa Timur dimana pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada diatas rata-rata nasional,” ujar Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo usai menandatangani naskah kesepahaman dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala BKPM Franky Sibarani disaksikan Presiden RI Jokowi dan Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Peresmian Pembukaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) tahun 2016 dan Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam untuk Bidang Infrastruktur oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI di Jakarta, Senin (22/2).

Menurut Soekarwo, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat dalam hal memberikan layanan perizinan kepada investor serta fasilitasi proyek-proyek investasi dimana hal tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing investasi.

“Membaiknya iklim investasi dan kondisi keamanan yang kondusif menjadikan Jawa Timur memiliki daya tarik dan tujuan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Daya beli masyarakat yang mulai membaik juga menjadikan salah satu hal yang dipertimbangkan oleh para investor. Selain itu, infrastruktur yang memadai dan kondisi politik yang harmonis antar kepala daerah juga menjadikan Jatim sebagai primadona untuk berinvestasi,” ungkap Pakde Karwo melalui siaran pers Humas Setdaprov.

Pakde Karwo menambahkan, untuk mendukung hal tersebut, pemprov telah membentuk Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang ditujukan menyederhanakan birokasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk, antara lain mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan pelayanan yang kurang penting. Selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan sehingga biaya resmi menjadi lebih transparan. Diharapkan dengan P2T, pelayanan menjadi lebih transparan, terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.

Saat ini, terdapat 17 sektor (SKPD) dan melayani lebih dari 179 perizinan dan non perizinan. P2T juga telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga memiliki kepastian dalam layanan, yakni kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian prosedur atau persyaratan. Untuk tingkat Provinsi Jatim dengan ketentuan baru ini sangat bisa dilakukan, “Yang menjadi persoalan justru perijinan lanjutan, yaitu ditingkat Kabupaten dan Kota ini yang harus dipotong dan dilakukan regulasi,” lanjut Pakde Karwo.

Kepala BPM Prov Jatim, Lili Soleh mengatakan, untuk merealisasikan target yang diharapkan pihaknya akan melakukan skala prioritas penanganan. Investasi yang lebih dari Rp. 20 miliar, akan dilakukan jemput bola dengan memberikan informasi layanan perijinan yang baru ini kepada investor. “Investor yang terbanyak berasal dari Singapura, Amerika, Australia Barat dan Korea,” tambahnya.

Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan, sinergi pusat dan daerah diperlukan untuk mencapai target realisasi investasi senilai Rp 3.500 triliun sejak 2015 hingga 2019. Nilai ini lebih dari dua kali lipat capaian realisasi investasi periode sebelumnya. Pemerintah juga menargetkan untuk meningkatkan realisasi investasi di luar Jawa dari 43% pada 2015 menjadi 62% pada 2019, sehingga perlu diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi dan investor yang dapat langsung membangun proyek mereka setelah mendapat Izin investasi atau izin prinsip, baik PTSP Pusat di BKPM maupun di PTSP Daerah. Secara pararel, perusahaan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan Amdal), serta izin pelaksanaan lainnya. Izin pelaksanaan tersebut diselesaikan sebelum perusahaan melakukan produksi secara komersial.

Selain MoU, pada acara tersebut diluncurkan pemberlakuan layanan izin investasi 3 jam untuk investasi bidang infrastruktur yang ditandai dengan penandatangan MoU antara Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota yang terkait. Dari data BKPM, tercatat hingga 18 Februari 2016, 20 perusahaan telah memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam yang telah memfasilitasi investasi senilai Rp 54 Trilliun dengan rencana penyerapan tenaga kerja 15.939 orang.

Presiden Jokowi dalam pesannya menekankan agar masing-masing daerah memberi perhatian soal investasi. “Saat ini kita sudah memasuki era kompetisi antar negara. Maka, perlu ada niat dan kemauan untuk memberi dan mempermudah ijin investasi. Saya lebih menekankan investasi di bidang infrastruktur, karena ini basic dari pembangunan dan fasilitas investasi. Dan yang kedua adalah deregulasi, saya minta daerah jangan nambahi peraturan yang menghambat investasi, hal ini akan mempersulit investor untuk menanamkan modalnya ke daerah,” tambah Jokowi.

Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 109 dalam pelayanan investasi dari 189 negara ramah investasi, sementara Malaysia kini berada pada peringkat ke-18 dan Vietnam peringkat 78. Saya malu kalau masih pada peringkat diatas 100, harapan saya dengan penandatanganan ini menjadi peringkat sekitar 40-an,” tambah Jokowi

Selain Jawa Timur, penandatanganan nota kesepahaman juga dilakukan antara Guberrnur Banten dengan Kapolda Banten, Gubernur Jabar dengan Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya, Gubernur Jateng dengan Kapolda Jateng, Gubernur Sulsel dengan Kapolda Sulsel serta Gubernur Sumut dengan Kapolda Sumut. (put)

Web Statistic