Pengemudi Go Jek Minta Kominfo Bekukan Aplikasi Go Jek

03 December 2015 | Berita & Pengumuman
Pengemudi Go Jek Minta Kominfo Bekukan Aplikasi Go Jek

Jatim Newsroom Ratusan pengemudi ojek online Go Jek menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Kominfo Jatim, Jalan A Yani Surabaya. Mereka menyampaikan aspirasi dan keluhannya terhadap perusahaan Go Jek yang dianggap merugikan para pengemudi, mulai dari denda suspend, dugaan cyber crime dari pemakaian aplikasi, dan kriminalisasi dari perusahaan.

“Kami sebenarnya hanya ingin aplikasi Go Jek bisa ditutup karena merugikan kami para driver Go Jek. Perusahaan hanya menganggap kami sebagai mitra kerja dan melakukan kebijakan yang cenderung merugikan kami para driver,” kata Koordinator Gojek Surabaya, Maksun saat menyampaikan aspirasinya, Kamis (2/12),

Ia menjelaskan, kebijakan yang diambil pihak perusahaan Go Jek selama ini hanya sepihak. “Driver Go jek se-Indonesia sekarang mencapai 200 ribu. Wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik saja sekitar 30 ribu orang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak tapi manajemen Go Jek malah mempersilahkan kami keluar dari kalau tidak suka dengan kebijakan yang diambil perusahaan,” katanya.

Maskun merinci, pelanggaran Go Jek termasuk mulai menurunkan tarif secara sepihak dan memotong komisi driver hingga 25 persen. Menurutnya, pemotongan saldo komisi driver dilakukan pihak manajemen Go Jek tanpa ada konfirmasi atau peringatan terlebih dahulu. Bahkan, lanjutnya, Go jek juga memberikan denda yang nilainya tidak wajar.

“Ada driver yang kena denda mulai Rp 2 juta bahkan sampai ada yang Rp 92 juta. Denda itu alasannya karena melakukan order Go Jek fiktif. Bahkan ada driver yang memang ketakutan harus membayar denda Rp 4 juta bahkan yang tidak bisa bayar ada yang motornya disita perusahaan,” katanya.

Awang, salah satu driver Gojek Surabaya menjelaskan, kedatangannya ke Kominfo bukan untuk menuntut. “Kami menilai ada dugaan yang hampir mendekati kebenaran adanya tindak criminal. Setiap hari ada pemotongan dari bonus yang kita terima secara auto debit. Ini pemotongan sepihak. Padahal itu tidak ada di klausul perjanjian awal. Kami melihat yang dilakukan perusahaan Go Jek ini sudah masuk dalam sindikat IT,” jelasnya.

Kabid Postel Dinas Kominfo Jatim, Sigit Prasetyo menuturkan, jika disederhanakan ada tiga poin yang disampaikan para driver Go Jek. Pertama adalah persoalan teknis terkait aplikasi yang banyak menjadi keluhan. Kedua, adalah soal keperdataan (mengenai pemberlakukan denda) dan ketiga adalah aspek kriminal karena sudah sampai ada perampasan motor driver untuk menutupi denda.

Kabid Pengembangan Teknologi Infomasi dan Konmunikasi Dinas Kominfo Jatim, Djoko Purwono mengaku telah menerima segala masukan dan usulan dari para driver Go Jek Surabaya. Selanjutnya, ia meminta agar coordinator Go Jek Surabaya bisa mengumpulkan data yang menjadi keluhan agar bisa dijadikan dasar untuk menyusun surat atau telaah.

“Surat nanti harus disusun dengan data yang lengkap dan akurat. Ini bisa ditindaklanjuti ke pimpinan unutk diteruskan ke Kementerian Kominfo karena kewenangan memblokir aplikasi itu di pusat. Kami yang akan memberikan rekomendasi dari masukan para pengemudi Go Jek,” ungkapnya.

Selanjutnya, ia meminta perwakilan dari pengemudi Go Jek untuk bisa berkumpul kembali hari Senin 6 Desember untuk mengumpulkan data. Dalam pertemuan nanti juga akan dibahas secara aspek yuridis karena Go Jek ini termasuk perusahaan. “Domainnya Go Jek ono co.id sehingga pasti ini adalah perusahaan dan punya NPWP,” jelasnya.

Kapolsek Gayungan, Kompol Esti S mengimbau bagi para pengemudi Go Jek agar selama menggelar aksi bisa tetap tertib dan menginfomasikan rencana unjuk rasa terlebih dahulu. Sementara mengenai unsur kriminalitas yang dialami pengemudi Go Jek bisa dilaporkan pada pihak kepolisian. “Sesuai TKP nya dimana, bisa dilaporkan,” tegasnya. (afr)

 

JIPP JATIM
GPR
LPSE
TRANSPARANSI
BPS Jatim
Web Statistic