Pemprov Target Operasi Katarak Capai 81.583 Tindakan Pada 2020

11 October 2018 | Berita & Pengumuman
Pemprov Target Operasi Katarak Capai 81.583 Tindakan Pada 2020

Jatim Newsroom - Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan menargetkan sampai dengan tahun 2020 akan melakukan operasi katarak mencapai minimal 66.301 hingga 81.583 tindakan. Upaya ini dilakukan untuk menurunkan angka penderita katarak yang prevalensi kebutaannya 4,4%, dan yang diakibatkan katarak jumlahnya 2,9% tertinggi diantara provinsi lainnya.

Sekretaris Daerah Prov Jatim, Heru Tjahjono pada acara Puncak Peringatan Hari Penglihatan Sedunia Tahun 2018 dengan tema “Mata Sehat Untuk Semua” di Gedung Graha Indrapura, Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Surabaya, Kamis (11/10)menjelaskan, Angka gangguan penglihatan di Jatim terakhir 176.917 orang, dengan angka katarak sebanyak 41.932 orang. Oleh sebab itu, lewat tindakan operasi katarak secara intensif diharapkan angka kebutaan turun sebesar 25% menjadi 3,3% pada tahun 2020.

“Tugas ini menjadi tanggung jawab dokter spesialis mata di Jatim khususnya perhimpunan dokter spesialis mata Indonesia (Perdami, red), rumah sakit mata masyarakat (RSMM, red) dan rumah sakitlainnya untuk bisa melakukan operasi katarak,” katanyamelalui siaran pers Humas Setdaprov Jatim

Ditambahkannya, kegiatan bakti sosial/baksos di Jatim juga telah  banyak dilakukan yakni sebanyak 2.496 orang oleh PERDAMI termasuk bersama TNI. Sedangkan  yang dilakkan oleh non PERDAMI mencapai 1.333 orang.Sementara operasi yang dilakukan non baksos untuk pasien BPJS jumlahnya 12.096 orang, dan non BPJS sebanyak 4.949 oran.

Menurutnya, beberapa tindakan yang dilakukan belum mampu mengurangi angka kasus penglihatan khususnya katarak. Kendala utama yang ada di masyarakat yaitu responden tidak mencari pelayanan kesehatan untuk kebutaan karena tidak mampu membiayai operasi. “Karenanya, dukungan pembiayaan perlu ditingkatkan  dan kepedulian lintas sektor  untuk membantu pembiayaan melalui CSR nya bagi penderita katarak,” jelas Heru.

Lebih lanjut disampaikan, peran organisasi profesi dan rumah sakityang melayani kesehatan mata sangat diperlukan di masyarakat. Khususnya pada Puskesmas yang melakukan rujukan tapi tidak mendapatkan rujukan balik dari rumah sakitmaupun dokter SPM. “Hal semacam ini akan membuat pendataan yang ada di Puskesmas tidak maksimal, utamanya pada kasus gangguan penglihatan seperti katarak, glukoma dan retino,” terangnya.

Heru berharap, lewat kegiatan Hari Penglihatan Sedunia di Jatim bisa memacu masyarakat untuk menjadi keluarga sehat. Dengan demikian mulai dari usia anak, generasi muda dan usia lanjut selalu menjaga indera penglihatannya.”Jika masyarakat peduli pada indera penglihatannya, maka diharapkan hak setiap orang untuk dapat melihat pada seluruh dunia bisa terwujud,” pungkasnya.

Menteri Kesehatan RI, Prof Nila Djuwita F. Moeloek meminta, agar Jatim memperbanyak penyelenggaraan bakti sosial/baksos operasi katarak. Hal ini penting dilakukan mengingat angka penderita katarak di Jatim masih cukup tinggi. “Pelaksanaan baksos katarak bisa dilakukan lewat program CSR, karena jika hanya mengandalkan dari jaminan kesejahteraan nasional/JKN nilainya masih kurang,” ungkapnya

Menkes menambahkan, dalam rangka menurunkan angka penderita katarak,Kementrian KesehatanRI/KemenkesRItelah meluncurkan aplikasi Sigalih. Dimana, lewat aplikasi ini bisa dilakukan screening atau deteksi dini dan kelainan mata secara tepat. Dengan ketepatan kelainan pada mata, maka akan bisa terindikasi mana saja yang bisa dilakukan tindakan operasi khususnya katarak. “Aplikasi ini dibuat untuk bisa mengurangi beban operasi katarak yang dianggap terlalu tinggi oleh BPJS,” tegasnya

Selain itu, sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya kesehatan mata juga harus terus dilakukan. Apalagi, semakin bertambah usia maka kemampuan mata juga semakin menurun. “Panca indra adalah bagian terpenting dan mata merupakan jendela dunia, dengan mata kita bisa melihat banyak hal. Oleh sebab itu, mari jaga dan hargai kesehatan mata kita,” pesan Menkes.

            Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada 7 bupati/walikota. Antara lain kepada Bupati Palangkaraya, Bupati Banggai, Bupati Tapin, Bupati Lampung, dan Walikota Waringin. (put)

Web Statistic