Pantau Implementasi UU 20/2013, Banleg DPR RI Kunjungi Jatim

04 April 2018 | Berita & Pengumuman
Pantau Implementasi UU 20/2013, Banleg DPR RI Kunjungi Jatim

Jatim Newsroom - Guna memantau pelaksanaan dan mencari masukan terhadap implementasi UU No 20/2013 tentang Profesi Kedokteran, Badan Legeslasi (Banleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Jatim.

Dalam kunjungan Banleg DPR RI dipimpin oleh Wakil Banleg DPR RI, M Sarmuji dan diikuti 8 anggota Banleg DPR RI serta langsung diterima Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), H Akhmad Sukardi di ruang bhinaloka kantor Gubernur Jatim, Rabu (4/4).

Sarmuji mengatakan, kedatangan ke provinsi Jatim karena banleg ingin memastikan apakah implementasi UU 20/2013 sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan undang - undang yang telah dibuat. "Masukan dari Jatim ini menjadi bahan dari Banleg DPR RI untuk dibahas lebih lanjut, apakah UU kedokteran tersebut perlu ada revisi apabila dokter maupun fakuktas kedokteran di Jatim ingin merubah uu tersebut," ujarnya.

Ia menjelaskan, UU ini merupakan salah satu Undang - Undang yang penting dan strategis untuk melindungi masyarakat dengan pelayanan dokter yang berkualitas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), H Akhmad Sukardi mengatakan terima kasih atas kedatangan anggota Banleg DPR RI ke Jatim untuk mencari masukan dan pemantauan undang - undang kedokteran. “Jatim mengusulkan ke DPR RI yaitu agar sistem pendidikan kedokteran dan sistem pembangunan kesehatan kedokteran perlu disinkronisasikan terlebih dahulu lagi, sehingga profesi kedokteran ini lebih baik lagi," ujarnya.

Apabila sudah disinkronisasikan antara pendidikan dan pembangunan kesehatan kedokteran diharapkan bisa dokter yang berkualitas lagi. Pasalnya, saat ini banyak mengeluhkan sistem pendidikan kedokteran yang terlalu lama. "Maka itu, perlu adanya perbaikan sistem pendidikan kedokteran dianggap penting guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini," ujarnya.

Ia menambahkan,  saat ini ada 8.446 dokter di Jatim  terdiri dari dokter umum 3.970, dan Dokter Spesialis 3.020. Kemudian dokter gigi 1.021, dan spesialis Gigi 137. "Kami harap masukan dari Jatim tersebut bisa disampaikan ke kementerian kesehatan, dan segera ditindaklanjuti terutama untuk dokter spesialis. Karena di Jatim saat ini kurang dokter spesialis,"ujarnya.

Sementara itu Dirut RSUD Dr. Soetomo, Harsono mengatakan untuk masukan UU tentang kedokteran tersebut, pihaknya berharap antara pendidikan kedokteran dan sistem pembangunan kesehatan harus sinkron. Dimana, antara user yaitu kementerian kesehatan yang mengelola sistem kesehatan mulai pelayanan di puskesmas, dan BPJS harus duduk bersama dengan Menristek dan dikti dibuat konsep yang bagus, sehingga pendidikan kedokteran menjadi sinkron dan tidak ada lagi kebingungan terkait pendidikan kedokteran tersebut.

Sementara Anggota Banleg DPR RI, Henky Kurniadi mengatakan terima kasih atas masukan dari Jatim. Dan masukan dari Jatim ini nanti pedoman banleg untuk menyusun kembali draft usulan perubahan yang akan dirapatkan di DPR RI. (Pca/p)

Web Statistic