LANTIK PJ BUPATI/WALIKOTA, GUBERNUR TEKANKAN EMPAT LARANGAN

24 August 2015 | Berita & Pengumuman

Tanggal: 19-08-2015

 

Guna mengisi kekosongan kekuasaan kepala daerah di Jawa Timur jelang Pilkada serentak 9 Desember, Gubernur Jatim Soekarwo melantik empat nama sebagai Penjabat (Pj) Bupati atau Walikota. Kepada empat Pj, gubernur menekankan empat larangan yang tidak boleh dilakukan.

“Ada empat larangan yang tidak boleh dilakukan Pj. Pertama tidak boleh lakukan mutasi pejabat, kedua tidak boleh membatalkan perjanjian yg dibuat pemerintah sebelumnya, ketiga dilarang mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan perundang-undangan, dan keempat dilarang membuat kebijakan pemekaran daerah seperti menambah kecamatan,” kata Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/8).

Adapun pejabat eselon II Pemprov Jatim yang dilantik yakni Kepala Dinas Peternakan Maskur sebagai  Pj Bupati Ponorogo, Pj Bupati Lamongan dijabat Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Wahid Wahyudi sebagai Pj Bupati Lamongan. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Supriyanto sebagai Pj Walikota Blitar, dan Asisten Bidang Pemerintahan Idrus sebagai Pj Bupati Kediri.

Menurut pakde, larangan pertama yang perlu dijadikan atensi khusus yakni proses mutasi itu tidak diperbolehkan. Ini karena secara ex officio Pj hanya pengganti sementara. Namun, jika terpaksa karena seperti adanya kekosongan jabatan masih bisa dilakukan mutasi dengan izin Menteri Dalam Negeri lewat gubenur. Hal itu juga harus bersifat mendesak atas pertimbangan untuk kepentingan masyarakat.

Pakde Karwo juga mengingatkan, agar Pj tidak membuat kebijakan pungutan. “Jangan orang sakit dipungut retribusi lebih mahal. Kami minta betul forum koordinasi pimpinan daerah untuk membantu mengontrol. Nanti saya juga kontrol, karena (penjabat, red) masih menjabat di SKPD karena masih tegak lurus (dibawah komando gubernur, red),” tuturnya.

Kendati terdapat larangan, Pj Bupati atau Walikota diperbolehkan mengajukan Kebijakan Umum Anggaran Platform Penggunaan  Anggaran (KUPPS). “PJ berhak mengajukan anggaran KUPPS perencanaan APBD Tahun 2016. Kalau bisa sebelum 10 Desember sudah didok. Karena provinsi 10 Desember didok,” ungkapnya.

Setelah dilantik, Pakde Karwo juga mengimbau agar penjabat bisa melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah masing-masing. “Agar kerjanya bisa lebih bagus memang harus ada silaturahmi yang baik. Mendatangi bukan didatangi jadi bisa lebih dekat dengan masyarakat,” katanya. (afr)

Web Statistic