Kemenpan RB Nilai Jatim Berhasil Lakukan Inovasi Pelayanan Publik

18 May 2017 | Berita & Pengumuman
Kemenpan RB Nilai Jatim Berhasil Lakukan Inovasi Pelayanan Publik

Jatim Newsroom – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menilai Provinsi Jawa Timur telah berhasil melakukan inovasi pelayanan publik. Hal itu dibuktikan dengan raihan penghargaan inovasi pelayanan publik yang didominasi oleh kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota telah mendominasi berbagai inovasi sejak pertama kali kompetisi pelayanan publik digelar. Konsisten masuk kategori top 99 inovasi pelayanan publik bahkan top 9 inovasi layanan publik, top 25 dan top 35,” kata Menteri PAN RB dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Menpan RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah M Sadiq Pashadigu, Kamis (18/5) di Stadion Joko Samudro, Gresik.

Ia menuturkan, sebagai salah satu provinsi terbaik pelayanan publik, Jawa Timur diharapkan senantiasa meningkatkan kualitas inovasi. Senergi dan komitmen antar jenjang pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kebupaten/kota menjadi kunci memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Lebih lanjut, Menpan RB meminta provinsi dan kabupaten/kota yang lain agar mencontoh inovasi Jawa Timur. Salah satu faktor yang tidak boleh ditinggalkan adalah menyertakan potensi masing-masing daerah dalam merumuskan inovasi. “Dimulai dari inovasi maka muncul berbagai perubahan,” terangnya.

Menurutnya, inovasi tidak boleh berhenti pada saat dibentuk dan dimanfaatkan namun harus terus berkelanjutan. Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini memberikan perhatian khusus pada peningkatan pelayanan publik.

Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo pada sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Sukardi menambahkan, selama ini pihaknya berkomitmen menjalankan pemerintahan yang transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih pasca lahirnya UU No 25/2009 tentang Layanan Publik dan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dijelaskankannya, hakekat otonomi daerah bukan sekedar pengalihan otoritas dan kewenangan dari pusat ke daerah, melainkan implikasi positif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat terutama terkait kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik. Reformasi politik yang tidak diikuti oleh reformasi birokrasi ternyata sulit menghasilkan pelayanan publik yang optimal. "Namun Berkat tekad yang kuat dan dukungan seluruh elemen masyarakat, maka kualitas layanan publik dapat terus ditingkatkan,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, penyelenggaran pelayanan publik setidaknya terdapat tiga komponen yang harus bersinergi yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat harus berorientasi pada kemudahan, kecepatan, murah dan berkualitas terutama pelayanan pada kelompok-kelompok marginal.

Gelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 2017 terselenggara berkat kerjasama Kemenpan RB, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, tanggal 18-20 Mei 2017 di Gelora Joko Samudro Gresik. Terdapat 200 stand pameran yang ikut memeriahkan. Peserta terdiri dari seluruh SKPD Provinsi Jawa Timur, Kab/kota di Jawa Timur, instansi vertikal, dan BUMD.

Pada kompetisi inovasi pelayanan publik 2017, tercatat 3.054 inovasi pelayanan publik yang terdaftar melalui aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik). Animo instansi untuk mengikuti kompetisi ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, ada 515 inovasi yang dikompetisikan dan menghasilkan Top 99 dan Top 9. Pada 2015, meningkat menjadi 1.184 inovasi. Sementara tahun 2016, jumlah peserta meningkat menjadi 2.476 inovasi. (luk)

Web Statistic