JATIM INGIN JADI PROVINSI PERTAMA YANG MILIKI INSTITUSI PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

24 August 2015 | Berita & Pengumuman

Tanggal: 20-08-2015

 
Jawa Timur ingin menjadi provinsi pertama kali yang memiliki institusi perlindungan terhadap anak dan perempuan. Karenanya, Pemprov akan membuat MoU dengan Polda, Kodam V/Brawijaya, dan Kab/Kota agar di setiap lingkungan terkecil membuat satgas kekerasan terhadap anak di tingkat RT/RW.
 


Demikian dikatakan Wakil Gubernur Jatim, H Saifullah Yusuf saat pembicara kunci (keynote speaker) pada Kongres I Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak (ASWGI) se Indonesia dan Konferensi Nasional di Gedung Rektorat Kampus C Unair Surabaya, Kamis (20/8).

Gus Ipul dalam paparan yang berjudul “Kebijakan dan Program Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jatim” menjelaskan tentang isu yang memprihatinkan dan perlu diwaspadai, yaitu kekerasan terhadap anak, maraknya pornografi, dan meningkatnya pengguna narkoba, serta tingginya angka perceraian dalam rumah tangga. “Fenomena ini perlu dibahas lebih dalam oleh ASWGI. Meski penyuluhan kekerasan terhadap anak jalan terus, kasusnya juga harus ditangani dengan baik,” ujarnya melalui siaran pers Humas Setdaprov.

Menurutnya, kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Setiap hari terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini sesuatu yang nyata. Banyak korban tidak berani terbuka atau bahkan tidak berani melaporkan ke pihak berwajib.

Kemudian fakta kedua, perceraian yang terus meningkat. Dua tahun lalu, data di Pengadilan Agama, orang menikah 400 ribu lebih setiap tahun, tapi yang bercerai sekitar 68 ribu. Bahkan data terbaru tercatat 500 ribu pasangan menikah seiap tahun, tapi yang bercerai hampir mencapai 100 ribu per tahun. Ini sangat memprihatinkan dan perlu diwaspadai. Penyebabnya, antara lain faktor ekonomi, pernikahan dini atau kekerasan dalam rumah tangga.

Ini hal yang sangat serius, sayang sekali belum menjadi isu utama, dan masih dikalahkan dengan isu politik dan isu ekonomi. Padahal ini sangat bahaya, kalau tidak ditangani dengan serius bisa meruntuhkan Indonesia. Isu global ini perlu mendapat perhatian.

“Oleh karena itu setahun terakhir ini saya serius mengadakan pertemuan dengan puluhan ribu orang tua terutama ibu-ibu untuk menjaga anak-anaknya terhindar dari kekerasan seksual terhadap anak dan menahan perceraian,” ungkapnya.

Dari beberapa kali pertemuan dengan puluhan ribu orang tua itulah, muncul ide yang sudah disetujui Gubernur Jatim Pakde Karwo, akan membuat satgas perlindungan terhadap anak dan penguatan keluarga di tingkat RT/RW, tentunya nanti akan bekerjasama dengan polisi, tentara, dan sebagainya.

Masalahnya, masih dirasakan lemahnya penegakan hukum. Masih belum pernah ada pelaku pelecehaan seksual terhadap anak, atau yang melakukan kekerasan terhadap perempuan yang dihukum berat, sehingga pelaku berulang kali melakukannya. Bahkan sistem hukum belum bisa mengakui pengakuan/kesaksian anak yang masih di bawah umur sebagai bagian dari sistem peradilan. Sehingga anak korban kekerasan seksual tidak dianggap sebagai fakta hukum, mungkin salah satu solusi masih diperlukan revisi undang-undang

“Tiidak ada gunanya perekonomian tumbuh bagus, atau memiliki kampus yang world class kalau anak-anak perempuan masih banyak mengalami korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, isu ini sangat penting, solusinya adalah perlindungan perempuan dan anak harus menjadi isu utama,” harapnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, Yohana Yambise sebagai pembicara kunci kedua mengetengahkan tema “Perempuan Membangun Bangsa” mengutarakan, wanita harus berani dan harus siap dengan perubahan global yang terjadi.

Untuk menjawab persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan, saya punya wacana “One student, safe one family”. Jika mahasiswa KKN pengabdian masyarakat jangan hanya melakukan penyuluhan, tapi mengamati dan memperhatikan dari dekat setiap rumah tangga/keluarga, baik dari sisi ekonomi, pendidikan. Karena dari dalam keluarga itulah yang menyebabkan kekerasan itu. Para mahasiswa itulah yang akan berhadapan dengan isu sosial.

Dirasakan sosialisasi Undang-undang sangat kurang, karena masyarakat masih banyak yang belum tahu ada Undang-undang tentang perlindungan anak, UU kekerasan dalam rumah tangga. Negara tidak bisa dikatakan maju jika anak dan perempuan tidak diperhatikan.

Rektor Unair, Prof Moh Nasih mengatakan, Kongres I Asosiasi PSW/G dan Anak seluruh Indonesia yang diselenggarakan selama tiga hari (19-21 Agustus) diikuti 50 perwakilan PSD/G se Indonesia. Ini merupakan suatu upaya untuk membangun kapasitas internal, serta sinergitas diantara kelembagaan PUG dan Anak di Perguruan Tinggi di Indonesia dalam upaya mendukung program pemerintah melalui program kerja Asosiasi PSW/G dan Anak Indonesia.

Pelaksanaan Kongres ASWGI digabung dengan Konferensi Nasional “Perempuan Membangun Bangsa” untuk menjadi ajang bagi PSW/G dan Program Studi untuk saling bertemu dan mengkomunikasikan yang telah dilakukan selama ini dalam bidang substansi/keilmuan Kajian Perempuan/Gender.

Ketua umum Asosiasi Pusat Studi Wanita/ Gender dan Anak (ASWGI) se Indonesia Prof. Dr Emy Susanti beserta segenap pengurus mendeklarasikan, bahwa perempuan, laki-laki dan anak memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai insan peradaban bangsa. Oleh karena itu pemenuhan hak harus diperjuangkan dalam pembangunan yang berkelanjutan, good governance, berkeadilan gender, dan ramah anak.

Ketua umum Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak (ASWGI) se Indonesia, Prof Emy Susanti beserta segenap pengurus mendeklarasikan, bahwa perempuan, laki-laki dan anak memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai insan peradaban bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan hak harus diperjuangkan dalam pembangunan yang berkelanjutan, good governance, berkeadilan gender, dan ramah anak.

Isi deklarasi menegaskan, “Hari ini, 20 Agustus 2015 di Surabaya, kami menyatakan berdirinya ASWGI se Indonesia. Kami siap berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan perempuan dan anak serta kelompok marginal lainnya, melalui karya nyata, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang menghargai keberagaman, kebersamaan, kesatuan, untuk dapat menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi kesetaraan dan berkeadilan gender, serta perlindungan anak”. (put)

Web Statistic