Gubernur Soekarwo Usul DPD Ikut Proses Budgeting Cycle

09 May 2017 | Berita & Pengumuman
Gubernur Soekarwo Usul DPD Ikut Proses Budgeting Cycle

Jatim Newsroom - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, berharap agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar ikut dalam proses budgeting cycle. Tujuannya, agar bisa membawa aspirasi daerah ke ranah yang lebih tinggi.

Ini dikatakan Gubernur Soekarwo saat menghadiri Forum Dialog dan Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama/MoU antara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan DPD RI di Grand Ballroom The Westin Hotel, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin malam (8/5).

Proses budgeting cycle yang dimaksud, kata Pakde Karwo, sapaannya, yakni keikutsertaan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) provinsi  yang diselenggarakan sebelum Musrenbang nasional, kemudian diikuti keikutsertaan dalam Musrengbangnas.  “Dengan adanya siklus tersebut, aspirasi masyarakat yang dituangkan saat Musrenbang provinsi akan lebih didengar,” ujarnya.

Menurutnya, siklus tersebut juga bisa menjadi jawaban atas mata rantai yang  hilang pada posisi penyampaian aspirasi rakyat. Selama ini, katanya, ada "leg" atau kekurangan dalam penyampaian permasalahan daerah karena tidak diikutkannya DPD dalam proses perumusan sejak awal.

“Siklus ini penting, karena menjadi bagian dalam memperkuat institusi pada proses perumusan kebijakan politik melalui perumusan kebijakan anggaran daerah,“ tutur wakil umum ketua APPSI ini.

Dia menambahkan, usulan dari DPD harus menghasilkan produk yang tidak berbau politik keseharian. Akan tetapi, lebih ke politik pembangunan dengan tujuan agar masyarakat lebih sejahtera. “Apabila tetap menggunakan politik keseharian maka working ideology yang dicita-citakan tidak akan bisa ketemu,” lanjutnya.
    
Dikatakannya, di dalam konsep bekerja, DPD harus memiliki tim kecil untuk merumuskan working ideology tersebut, terutama dalam posisinya sebagai penerima aspirasi dari daerah. “Apabila hal itu bisa dilaksanakan, maka peran DPD dalam mengisi kekosongan selama ini bisa terjawab,” katanya.
    
Dukungan Timbal Balik
    
Penandatangan MoU antara APPSI dengan DPD RI antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan dukungan timbal balik pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dan APPSI. Antara lain meningkatkan hubungan DPD dengan Pemda dalam memperbaiki koordinasi hubungan kerja mendukung program prioritas daerah di berbagai sektor pembangunan nasional.  

Selain itu juga sebagai wadah dalam mengawal program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup dan beberapa sektor lainnya.
    
Hal ini juga untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperjuangkan kepentingan daerah khususnya meningkatkan ekonomi daerah, memfasilitasi upaya promosi potensi daerah kepada investor,  serta pengawasan dan efektifitas implementasi otonomi daerah.

MoU ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama antara kelompok anggota DPD RI dengan gubernur dan instansi vertikal.

Hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Ketua DPD RI, DR Oesman Sapta Odang dan para wakil ketua DPD, beserta sebagian besar anggota DPD RI serta beberapa gubernur. Antara lain Gubernur Sulawesi Selatan yang sekaligus Ketua Umum APPSI, DR Syahnul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.(sti)

Web Statistic