Gubernur Soekarwo Dampingi Presiden Jokowi Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2019

03 February 2019 | Berita & Pengumuman
Gubernur Soekarwo Dampingi Presiden Jokowi Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2019

Jatim Newsroom - Gubernur Jatim, Soekarwo, mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2019 di JX Internasional Expo Surabaya, Sabtu (2/2) pagi. 

Dengan menggunakan batik lengan panjang dan peci, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini tiba bersama rombongan Presiden Jokowi pukul 09.00 WIB.

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan enam hal. Pertama, meminta kepala daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera memulai perencanaan pembangunan di daerah yang dilandaskan aspek pengurangan resiko bencana. Apalagi negara Indonesia berada dalam garis cincin api. 

Menurutnya, setiap pembangunan ke depan harus dibagi sesuai zona seperti zona merah atau daerah yang dilarang, dan zona hijau. Bila ada zona merah, berarti tidak diperbolehkan mendirikan bangunan disana. Selain itu, Bappeda juga harus merancang bangunan tahan gempa. 

"Rakyat juga harus betul-betul dilarang masuk ke dalam tata ruang yang sudah diberi tanda merah, mereka harus patuh terhadap rencana tata ruang, karena bencana selalu berulang, ada siklusnya dan tempatnya disitu situ saja," katanya.

Kedua, Presiden meminta agar massif melibatkan akademisi dan  pakar kebencanaan untuk meneliti titik-titik mana yang rawan bencana. Para peneliti ini kemudian meneliti dan mengkaji potensi bencana yang dimiliki. Upaya ini dilakukan agar mampu memprediksi ancaman serta mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana. 

"Jangan ketika ada bencana baru kita bekerja," katanya.  

Kemudian yang ketiga, apabila ada kejadian bencana  maka gubernur akan menjadi komandan satgas darurat, dan pangdam serta kapolda menjadi wakil komandan satgas. 

Keempat, Presiden Jokowi meminta agar segera membangun sistem peringatan dini terpadu berbasis rekomendasi hasil kajian para akademisi dan pakar kebencanaan. 

"Daerah harus mulai membangun sistem ini. Kepala BNPB juga harus mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini ini segera terwujud," katanya.

Selanjutnya yang kelima, melakukan edukasi kebencanaan yang harus dimulai tahun ini baik di masyarakat maupun sekolah terutama di daerah rawan bencana. Untuk itu papan peringatan, rute evakuasi juga harus disiapkan, jangan sampai ketika ada bencana masyarakat berlari tanpa arah. 

"Yang terakhir, lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai tingkat paling bawah atau RT RW sehingga masyarakat betul betul siap menghadapi bencana," kata Presiden.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI. Doni Monardo, mengatakan tujuan pelaksanaan rakornas ini adalah untuk mendalami sistem informasi tentang ancaman berbagai jenis bencana oleh pakar, ahli dan peneliti. Selain itu rakornas ini juga bertujuan untuk penerapan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana di kab/kota, sinkronisasi program mitigasi, sinkronisasi penanggulangan bencana baik pusat dan daerah, serta rencana integrasi pembangunan sistem peringatan dini bencana yang komprehensif. 

Rakornas yang diselenggarakan oleh BNPB ini mengambil tema 'Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita'. Rakornas ini dihadiri 4.000 orang mulai pejabat dari kementerian/lembaga pusat, perwakilan dari kedutaan negara sahabat, kepala daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia, Bappeda se-Indonesia, tokoh masyarakat, serta organisasi internasional bidang kemanusiaan. 

Usai membuka rakornas, Presiden Jokowi didampingi Pakde Karwo meninjau pameran yang menampilkan alat-alat penyelamatan dan penunjang kerja BNPB. Turut hadir Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Ketua Komisi VIII DPR RI, serta Walikota Surabaya. (sti)

Web Statistic