Gubernur Mimpikan Jatim Menuju Satu Data

19 December 2019 | Berita & Pengumuman
Gubernur Mimpikan Jatim Menuju Satu Data

Jatim Newsroom -  Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memimpikan menuju satu (Single) data untuk memungkinkan mereduksi atau mengurangi terjadinya kriminalitas, mereduksi pembiayaan yang tidak diperlukan dan bisa membantu perencanaan tingkat presisi dengan ukuran yang tinggi.

Gubernur saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data kependudukan di Surabaya, Kamis (19/12) mengatakan, Jawa Timur memimpikan menuju satu data sebenarnya sudah sejak lama yakni sekitar tahun 2.000-an, dengan akan diadakan Administrasi kependudukan (Adminduk) sensus penduduk 2020 segera dimulai merupakan jalan yang luar biasa untuk menuju satu data.

Kalau Jawa Timur sudah mempunyai satu data, maka referensi untuk mengurus SIM, imigrasi, pembuatan paspor dan untuk keperluan perbankan pasti akan terjadi efisiensi yang luar biasa. “Selain efisiensi, juga tingkat presisi tinggi maka intervensinya yang ingin kita lakukan dalam program-program teknis akan signifikan hasilnya sehingga tidak meraba-raba serta transpransi akan lebih tinggi,” ujarnya.

Menurut Gubernur, jikalau transparansi tinggi pasti upaya pencegahan korupsi ada didalamnya. “Ini mempunyai makna yang luar biasa besarnya upaya kita merapikan seluruh administrasi pemerintahan yang akan datang. Kita tidak bisa membanyangkan seorang perencana tidak disupport data dengan presisinya tinggi dan terabdit. Problemnya data yang bergerak secara dinamis seringkali update nya menunggu sensus dan susenas,” tuturnya.

Akhirnya, data yang masuk dalam keperencana-perencana program data yang sudah tidak terupdate. Ini merupakan pekerjaan rumah (PR) besar ketika mau mengintervensi sebuah program seperti mengentaskan kemiskinan kalau datanya tidak update, maka terkenal dengan istilah inclusion error dan exclusion error.

“Inclusion error dan exclusion error bisa sesungguhnya bisa terjadi anytime, karena data yang valid pada bulan Desember ada yang meninggal dan pindah tempat tinggal serta misalnya ada kelahiran ini harus diikuti dengan komitmen bersama bahwa update data merupakan kewajiban kita bersama ,” ungkap Gubernur.

Kalau sudah online, sistem sudah bisa dilakukan harapannya masing-masing masyarakat mau melakukan update secara mandiri, kalau sudah ada keinginan update sendiri dirasakan sumber data ini akan memiliki tingkat presisi validitas yang tinggi pula.

Gubernur mengatakan betapa pentingnya Sensus Penduduk (SP2020) bagi Pemprov Jawa Timur, karena Jawa Timur membutuhkan update data yang lebih detail untuk bisa dijadikan referensi bersama. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020/202 tentunya diharapkan data yang digunakan untuk menjadi refrensi perencanaan adalah data yang terupdate.

Jawa Timur serius untuk melakukan intervensi, seperti yang dilakukan Gubernur, bagi pejabat eselon II yang selesai melakukan serah terima jabatan (Sertijab) beberapa hari yang lalu seluruh OPD diminta berkumpul dan Gubernur menyampaikan bahwa program yang tidak bisa ditawar lagi ada tiga yaitu, penurunan kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mendekatkan ketimpangan. “Program tiga hal inilah tidak mungkin tidak disupport dengan data yang terupdate supaya intervensi terang,” pungkasnya. (Ryo/p)

Web Statistic