Cegah Klaster Covid-19 Baru, Gubernur Khofifah Rakor Bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se Jatim

15 September 2020 | Berita & Pengumuman
Cegah Klaster Covid-19 Baru, Gubernur Khofifah Rakor Bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se Jatim

Jatim Newsroom - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menggelar rapat koordinasi bersama  Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Bupati/walikota se Jawa Timur di Kota Batu, Jumat (11/09/2020) sore. Rakor ini membahas percepatan penanganan Covid-19 di Jatim guna mencegah munculnya klaster baru.

"Sesuai pesan Pak Presiden, kita harus mewaspadai potensi munculnya klaster baru. Trutama klaster keluarga, Pilkada, dan perkantoran. Untuk perkantoran jika karyawannya ada komorbid diusahakan work from home," tuturnya.

Dikatakan Gubernur, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat kini telah menjadikan Indonesia sebagai zona merah penularan Covid-19.

Dari apa yang dipresentasikan oleh CDC, kata gubernur, membuat 95 negara takut dengan kunjungan ke Indonesia karena penanganan kasus covid-19 nya yang diragukan.

"Persoalan Covid ini adalah persoalan internasional. Oleh karena itu keberseiringan kita menjadi referensi yang penting untuk menagani Covid-19," ujar Gubernur Khofifah.

"Kita harus belajar dari pengalaman dan berbenah dengan melakukan inovasi, improvement, dan seterusnya karena kasus ini belum pernah ada sebelumnya," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Jawa Timur saat ini secara persentatif tertinggi dalam beberapa hal terkait penanganan Covid-19. Antara lain kesembuhannya yang tertinggi di Pulau Jawa, terbanyak Bed isolasi, jumlah ICU tertinggi secara Nasional, Rapid Test tertinggi serta PCR nomor 2 Setelah Jakarta.

Untuk kapasitas bad isolasi, di Jatim masih cukup dengan BOR 44-49% atau di bawah batas WHO 60%, namun tetap perlu waspada karena ada tren peningkatan.

"Terkait isolasi, saya memang sedikit berbeda pendapat. Kalau ada pasien yang rumahnya besar dengan kamar dilengkapi kamar mandi, gizi dan vitamin tercukupi, maka silahkan isolasi mandiri. Namun bila pasien positif ini memiliki rumah yang tidak luas, susah untuk tidak kontak dengan anggota keluarga, dan pemenuhan gizinya tidak memadai, maka saya inginkan agar isolasi di RS Lapangan," katanya.

"Jangan pernah takut dan khawatir untuk diisolasi, karena ini demi kesembuhan. Dan jangan khawatir akan biaya, karena di RS Lapangan Darurat Covid-19 Free Charge. Dilengkapi Ac di ruangan, dan Cafe yang dibuka 24 jam," terang Gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Gubernur Khofifah juga meminta agar kepala daerah memberi perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Pertama adalah terkait angka kematian. Terutama pada daerah dengan jumlah kematian yang tinggi, khususnya di 10 daerah yang menyumbangkan 78,8% kasus kematian di Jawa Timur. Hal ini perlu audit kematian, apakah pasien banyak yang terlambat ditangani, kurangnya fasilitas, atau pencatatan masih belum sesuai pedoman WHO.

Menurut pedoman WHO, pasien dicatat sebagai meninggal karena Covid-19 apabila cause of deathnya adalah gagal nafas akibat Pneumonia yang disebabkan Covid-19. Apabila ada penyebab kematian selain gagal nafas (serangan jantung, kecelakaan misalnya), lalu pasien meninggal karena sebab tersebut meski swab positif, menurut pedoman WHO Bukan dicatat meninggal karena Covid-19. Tetap dicatat sebagi death with COVID19, bukan due to Covid-19. Namun tetap dilaporkan.

Hal yang harus diperhatikan lainnya adalah jumlah kesembuhan atau recovery rate. Bagi daerah dengan Recovery Rate yang masih rendah, gubernur meminta agar memastikan data tercatat dengan baik sesuai pedoman revisi V Kemenkes, karena orang tanpa gejala 10 hari seharusnya sudah sembuh.

 

Sementara terkait zonasi, perlu disampaikan ke masyarakat bahwa untuk zona merah dan orange terjadi karena kumulatif mingguan kematian dan kasus positif belum turun 50% dari puncak. Karena itu diharapkan protokol Kesehatan lebih ketat diterapkan dan penanganan untuk mencegah kematian dimaksimalkan.

Hal yang harus diperhatikan lainnya adalah terkait law inforcement atau penegakan hukum. Presiden telah menerbitkan Inpres terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Di Jatim hal ini ditindaklanjuti berupa aturan terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan yang dimasukkan dalam Perda Provinsi Jawa Timur (Perda Nomor 1 Tahun 2019) tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya aturan ini juga diturunkan dalam PergubNomor 60 Tahun 2020.

"Hal ini juga perlu ditindaklanjuti masing-masing daerah. Pastikan daerah melanjutkan dengan pembuatan perbup dan perwali khususnya terkait protokol Kesehatan dan menegakkanya," pinta Gubernur.

Kerja keras dan Dedikasi

Menyikapi imbauan gubernur dalam rakor percepatan penanganan Covid-19 di Jatim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Benny Sampirwanto, mengatakan, kerja keras dan dedikasi semua pihak diperlukan guna menangani Covid-19 secara efektif. "Kita harus optimistis Jatim akan bisa segera melewati pandemi Covid-19,” ujar Benny Sampirwanto.

Dikatakannya, upaya edukasi seperti sosialisasi disiplin penerapan protokol kesehatan terus dilakukan Pemprov Jatim, ini tentu agar masyarakat segera mampu beradaptasi kebiasaan baru. Gubernur Khofifah juga terus menggelar gowes bareng bersama para penyintas Covid-19 sambil berbagi masker kepada masyarakat.

"Kabar baiknya, berdasarkan evaluasi ketersampaian kinerja Pemprov Jatim dalam menangani pandemi, mayoritas Warga Jatim puas dengan penanganan Covid-19. Hal yang paling pernah mereka rasakan langsung yakni pesan terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan," pungkasnya.(sti)

Web Statistic