Perlu Proses, Badan Publik Patuh Terhadap UU KIP

 
09 June 2017 | PPID
 

 

Jatim Newsroom- Badan Publik sebagaimana diatur dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) wajib memberikan akses informasi kepada publik meski sudah diberlakukan sejak secara efektif sejak atau sudah 7 tahun 2 bulan. Ini artinya, perlu proses bagi sebuah lembaga untuk mematuhinya.
 
Setidaknya inilah resume yang terangkum dari acara Dialog Publik bertajuk Bangkitkan Keterbukaan Informasi Publik yang diprakarsai oleh Dinas Kominfo Jatim bersama stasiun televisi swasta di Surabaya, Selasa (6/6) malam. Format Talkshow dipandu oleh Suko Widodo  dari Unair Surabaya dengan mengundang Narasumber Eddy Santoso Kadis Kominfo Jatim, Mahbub Junaedi Komisioner Komisi Informasi Provinsi, Arif Lukman Hakim dari Biro Humas, Mathur Husyairi dari LSM Jaka Jatim, Joko Tetuko praktisi Informasi Publik serta dihadiri beberapa perwakilan pejabat dari OPD dan diikuti representasi mahasiswa PTN/PTS di Surabaya.
 
Menurut Eddy Santoso, amanat UU 14/2008 menyatakan sebuah keharusan bagi badan publik untuk patuh dan taat terhadap regulasi yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik meski perlu proses. "Saya melihat penerapan UU KIP ini perlu proses dan kecenderungannya pada tren semakin baik oleh badan publik pemerintah dan non pemerintah," kata Eddy yang juga menjabat Ketua PPID Provinsi Jatim.
 
Dijelaskannya, saat Gubernur Jatim memberikan mandat kepada dirinya sebagai Kadis Kominfo kala itu posisi Jatim peringkat 10 besar tingkat nasional di bidang Keterbukaan Informasi Publik, lalu pada akhir 2015 Jatim di posisi nomor dua dan akhir 2016 Jatim dinobatkan sebagai Provinsi Terbaik bidang Keterbukaan Informasi Publik. "Prestasi terbaik ini karena Bapak Gurbernur memberikan support dan arahan kepada seluruh OPD sebagai Badan Publik " urainya.
 
Ke depan akan dilakukan pembinaan kepada badan publik di provinsi dan kabupaten serta kota di Jatim. Menanggapi Isu penyalahgunaan informasi yang diberikan oleh badan public, maka pelakunya bisa dipidanakan jika penyalahgunaan informasi itu diunggah di media sosial dan bisa dijerat sesuai UU Informasi dan Transaksi Informasi (ITE). Bagi masyarakat, bisa berperan aktif memberikan masukan kepada badan publik terkait informasi publik ini. "Kami secara terbuka menerima masukan dari masyarakat asal sesuai dengan koridor dan prosedur yang ada " pungkasnya. 
 
Mahbub Junaedi mengungkap tentang keseriusan Provinsi Jatim menjalankan UU KIP dengan membentuk Komisi Informasi Provinsi Jatim, Hingga saat ini dinamikanya semakin marak adanya sengketa informasi yang diperkarakan oleh pemohon informasi dan kesiapan badan publik melayani permintaan masyarakat. (pno)
 
Views 151

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jl. A. Yani 242 - 244, Surabaya. Telp (031) 8294608, Fax (031)8294517