Penguatan Petugas Meja Layanan, PPID Jatim gelar Bimtek

 
30 March 2017 | PPID
 

 

atim Newsroom - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi petugas helpdesk /meja layanan PPID se Jatim, Selasa (21/3). Ini dilakukan untuk semakin memantapkan tugas dan fungsi PPID di Jatim. 
 
Kepala Diskominfo Jatim, Eddy Santoso, mengatakan tahun lalu Jatim telah menjadi pemegang supremasi tertinggi keterbukaan informasi publik tingkat nasional. Karena itulah PPID Jatim menjadi referensi bagi PPID seluruh Indonesia atas keberhasilannya meraih penghargaan demi penghargaan. 
 
Dikatakan Eddy, PPID ada merupakan konsekuensi hadirnya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dimana Badan Publik/PD/Kab dan Kota, tak lagi punya wewenang menyembunyikan Informasi Publik kepad masyarakat. Semua Informasi Publik kini bisa diakses dengan cepat, tepat waktu, mudah dan murah. 
 
Dikatakan Eddy, komsekwensi hadirnya UU KIP jg berupa upaya lembaga pemerintah membangun dan mengembangkan p sistem pelayanan informasi yang mudah diakses atau berbasis teknologi informasi (TI). PPID mempunyai tugas dan bertanggungjawab untuk memberi pelayanan informasi, antara lain meliputi proses menyimpan, dokumentasi, penyediaan dan pelayanan informasi. 
 
Karena itulah, kata Eddy, petugas Help Desk/Meja Layanan PPID adalah kunci. Petugas help desk harus memahami seputar KIP dan PPID. Pelayanan yg aktif, antusiasme, Kreatif, Sepenuh Hati wajib dilakukan. Ini untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon / pengguna informasi publik. 
 
‘’Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, PPID berwenang juga berhak mengkoordinasikantika setiap unit kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi. PPID juga berhak memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak," ujarnya.(sti/shi)

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jl. A. Yani 242 - 244, Surabaya. Telp (031) 8294608, Fax (031)8294517