Pemprov. Jatim optimalkan pelayanan informasi melalui PPID

 
29 September 2015 | PPID
 

 

        Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat  berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu upaya adalah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di  Badan Publik SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pelayanan Informasi sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah, sekaligus merupakan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk memberikan jaminan kepada masyarakat mendapatkan akses informasi dengan cara yang mudah.
        Dalam menghadapi era keterbukaan informasi publik, PPID dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional, sehingga diharapkan dalam peran dan tugasnya sebagai penyedia informasi dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, tepat, murah, transparan dan akuntabel. Suatu misal dengan cara membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien melalui website, sehingga informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
        Mengingat tuntutan masyarakat kepada Badan Publik dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan kritis terhadap pelayanan informasi publik, maka diperlukan sdm PPID yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
        Untuk itulah maka dalam memberikan pelayanan Informasi mudah dan cepat tanggap, PPID Provinsi Jawa Timur terus berupaya berbenah diri dengan menetapkan format standard konten PPID melalui website untuk seluruh PPID Pembantu/SKPD, sehingga informasi publik di masing-masing Badan Publik mudah diakses oleh masyarakat atau kelompok mesyarakat sebagai pemohon informasi.

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur