MASYARAKAT BERHAK TAHU, PEMERINTAH WAJIB MEMBERI TAHU

 
30 September 2015 | PPID
 

 

Bertepatan dengan Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia (Right to Know Day) tanggal 28 September 2015, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur melaunching wajah baru website jatimprov.go.id dan kominfo.jatimprov.go.id serta meresmikan mobil unit Network Operational Center (NOC). Event acara tersebut dikemas dalam program talkshow dialog interaktif Warung MI GILA (Melek IT Gaul Informasi Luar Biasa) ditayangkan regular setiap bulan di BBS TV Chanel 46 dan live straming web site kominfo jatim.  Edisi ke-2 MI GILA kali ini disiarkan langsung mulai pukul 19.00-20.30 WIB dengan menghadirkan dua tamu narasumber Syirikit Syah dari Media Wach Surabaya dan Kandi Aryani Dosen Ilmu Komunikasi Unair Surabaya serta tentu saja sang pemilik warung Eddy Santoso Kepala Dinas Kominfo Jatim, dengan host BBS TV Ely Prabowo. “Mengambil momentum Hari Hak untuk Tahu se-Dunia ini, Dinas Kominfo melaunching yaitu mobil keliling NOC dan website wajah baru yang dikelola Kominfo Jatim“ terang Eddy disela-sela persiapan on air di studio BBS TV di kawasan Puncak Permai Surabaya, Senin (28/09). Pejabat esselon II yang inovatif ini, lebih lanjut menjelaskan seluruh warga masyarakat berhak untuk tahu berupa informasi atau berita maka Negara telah membuat UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, esensi UU ini terkenal dengan jargon “semua boleh diketahui kecuali yang dirahasiakan”, berbeda dengan paradigma lama semua dirahasiakan kecuali yang boleh diketahui. Jadi, era saat ini pemerintah wajib menyediakan informasi yang boleh diketahui oleh masyarakat oleh karena masyarakat berhak tahu. “Masyarakat berhak tahu, maka pemerintah wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat“ tandas Eddy. Sementara itu Syirikit Syah, dalam dialog MI GILA lebih menekankan kebutuhan keingintahuan masyarakat yang serba ingin tahu, yang sebenarnya tidak perlu mengetahui hal-hal yang tidak perlu diketahui karena menyangkut privacy. “Fenomena penggunaan media social sebagai akses informasi inilah yang melahirkan kebebasan untuk memberitakan diri sendiri dan orang lain“ jelas Syirikit. Sedangkan, Kandi Aryani, memberikan apresiasi dengan performance baru website yang dikelola Dinas Kominfo ini, ia menilai yang sekarang ini lebih mudah untuk memilih konten berita informasi dengan upload foto yang sudah seimbang dengan pemberitaannya.

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jl. A. Yani 242 - 244, Surabaya. Telp (031) 8294608, Fax (031)8294517