Mantapkan Fungsi, PPID Jatim Gelar FGD

 
30 March 2017 | PPID
 

 

Jatim Newsroom - Sebanyak 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengikuti Forum Group Discussion (FGD) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang digelar Diskominfo  Jatim, Kamis (9/3). Pertemuan ini membahas seputar pemantapan tugas dan fungsi PPID.
    Sesuai dengan ketentuan, tugas PPID bisa ditelusuri dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam banyak hal mulai dari mengelola semua informasi dari semua satuan kerja di Badan Publik, hingga mengatur cara pelayanan informasi yang baik, cepat, sederhana, dan benar.
    Ketua PPID Provinsi Jatim, Eddy Santoso, mengatakan, jika ada permohonan informasi pun PPID yang menjadi garda terdepan menanganinya agar tak menimbulkan sengketa informasi publik.
     Dikatakannya, tugas PPID berkaitan pula dengan tanggung jawab yuridis. "Tengoklah pasal 14 PP No 61 Tahun 2010. Di sana PPID bertanggung jawab menetapkan klasifikasi informasi: rahasia atau tidak. Juga melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan status suatu informasi yang diminta," ujarnya.    
    Jika salah menetapkan, kata Eddy, PPID akan terjepit dalam kepentingan melindungi atasan dengan kepentingan melayani hak masyarakat atas informasi.
    Dia menambahakan, PPID perannya harus lebih proaktif seiring dengan perkembangan zaman , juga harus terus meningkatkan pelanyanannya kepada masyarakat dalam memberikan informasi. "Karena pemohon informasi itu dari segala lapisan," kata Eddy.(shi)

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Jl. A. Yani 242 - 244, Surabaya. Telp (031) 8294608, Fax (031)8294517