Kominfo Gelar Evaluasi Tingkatkan fungsi dan Peran PPID Provinsi-Kab/Kota dalam pengelola Informasi

 
02 December 2019 | PPID
 

 

Jatim Newsroom-Guna meningkatkan fungsi dan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) antara provinsi-kabupaten/kota dalam pengelolaan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim menggelar rapat koordinasi evaluasi, Rabu (27/11) di Dinas Kominfo Jatim.
 
Kadis Kominfo Jatim dalam sambutan yang dibacakan Kepala Bidang Informasi Publik, Edi Supadji mengatakan, berbagai permasalahan dan hambatan masih muncul di internal badan publik, sehingga keberadaan PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak bisa optimal bahkan cenderung sebatas formalitas dan kurang mendapat dukungan dari pimpinan badan publik, baik dari sisi sarana prasarana, alokasi anggaran maupun sumber daya manusia (SDM)nya.
 
“Perlu kita sadari bersama, dalam menjalankan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik (uu no 14 tahun 2008), kepedulian dan motivasi dari pimpinan badan publik selaku atasan PPID maupun sebagai ketua PPID, memiliki andil besar dalam mewujudkan transparansi informasi publik yang mengarah pada good government dan open government, serta pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” katanya.
 
Lebih lanjut dikatakannya, guna menyatukan persepsi dan persamaan visi berbagai upaya dan terobosan perlu dilakukan oleh PPID badan publik baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.
 
“Melalui pembentukan dan penguatan forum koordinasi PPID sebagai wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID pemerintah provinsi dan PPID pemerintah kabupaten/kota sehingga tercipta keterbukaan informasi publik yang lebih baik,” katanya.
 
Anggota tim PPID Jatim, Agus Dwi Muhanan saat menyampaikan materi mengatakan, terkait informasi anggaran badan publik perlu adanya regulasi atau batasan yang mengatur tentang informasi dimaksud dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi publik yang lebih baik.
 
Lebih lanjut dikatakannya, banyaknya sengketa informasi dan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, membuktikan masih rendahnya kinerja badan publik serta kurangnya respon pimpinan dalam menanggapi permohonan informasi.  
 
“Semakin banyaknya permohonan informasi di badan publik melalui PPID, harus kita sikapi secara positif dan cepat tanggap untuk segera  merespon atau memprosesnya, untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa informasi di badan publik satuan kerjanya,” katanya.(ern,uin,ubr/p)
 
 

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur