Jatim Raih Predikat WTP 2015

 
15 June 2016 | PPID
 

 

Jatim Newsroom - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHPtahun 2015, Pemerintah Provinsi Jatim mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTPdari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPKRepublik Indonesia (RI).

Penghargaan WTP ini langsung diberikan BPK yang diwakili oleh anggota Komisi V BPKMoermahadi Soerja Djanegara pada Rapat Paripurna DPRD Jatimditerima Gubernur Jawa TimurSoekarwo dan pimpinan DPRD Jatim, Senin (13/5)

Anggota V BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, mengatakan pemberian opini WTP ini adalah cerminan akutanbilitas yang baik yang dimiliki pemerintah provinsi Jatim yaitu telah menerapkan sistem akuntasinnya berbasis akrual, dan dari akutanbilitas yang baik dengan berbasis akrual ini merupakan modal yang cukup menghasilkan kinerja yang baik.

"Ingat dasar utama pertimbangan BPK dalam memberikan opini atas laporan keuangan daerah adalah kewajaran penyajian pos - pos laporan keuangan dalam semua hal yang material dibandingkan dengan standar akutansi pemerintah (SAP). Kewajaran disini bukan kebenaran mutlak atas suatu transaksi, melainkan kewajaran atas hal - hal yang material atau signifikan atas penyajian laporan,"ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya juga meminta kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki beberapa hal. Pertama, yaitu mengoptimalkan kualitas personil yang menangani fungsi akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

Yang kedua, yaitu meningkatkan pengendalian penyaluran dana hibah kepada lembaga,kelompok, organisasi, dan kelompok masyarakat yang mencakup pemilihan penerima dan pengawasan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya.

Ketiga yaitu meningkatkan pengendalian kegiatan yang melibatkan perguruan tinggi negeri, yang mencakup perencanaan dan pengawasan pada pekerjaan jasa konsultasi. "Untuk temuan perbaikan ini pihaknya mengimbau kepada Pemerintah provinsi Jatim untuk segera langkah perbaikan selama 60 hari,"ujarnya.

"Alhamdulillah pemerintah provinsi dapat WTP dari BPK RI, dan penghargaan WTP ini juga bantuan dari teman media yang selalu memberikan pemberitaan positif terhadap kinerja dan keungan pemerintah provinsi Jatim,"ujar Gubernur Jatim, Soekarwo ditemui usai rapat paripurna.

Terkait dengan adanya permintaan perbaikan untuk dana hibah dari BPK ia mengatakan untuk sisa bansos hibah ini akan diselesaikan dan diperbaki oleh pemprov Jatim dalam waktu dekat.

Sementara itu untuk tenaga akuntansi ini pihak pemprov terus melakukan perbaikan dengan menyekolahkan dan kursus pegawai pemprov ke laboratoriun BPKAD. "Memang pegawai di pemprov bukan tenaga akuntan. Namun pihaknya tetap mendiklat pegawai pemprov ke BPKAD,"tegasnya.

Ketua DPRD Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, meminta Pemprov Jawa Timur segera melakukan revisi terkait penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI terhadap kinerja keuangan Pemprov Jawa Timur.

“Harus segera dilakukan perbaikan, jangan sampai terlambat. Karena itu, menjadi kewenangan Pemprov setelah dilakukan penilaian terhadap BPK,” terang Abdul Halim Iskandar. (pca)

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur