Diskominfo Jatim Ajak FGD Buat Standart Informasi yang Dikecualikan

 
03 August 2018 | PPID
 


 

Jatim Newsroom – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur mengajak angggota Focus Group Discussion (FGD) untuk membuat standar atau pedoman informasi yang dikecualikan, khususnya terkait bidang keuangan, dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, SDM/Kepegawaian, hingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Kasi Pelayanan Informasi Publik Diskominfo Jatim,  Agus Dwi Muhanan saat diskusi terbatas FGD di kantor Diskominfo Jatim, Jumat (27/7) mengatakan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik bagi PPID Pembantu/OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan UU KIP No 17 tentang informasi yang dikecualikan, maka PPID wajib menstandarkan pelayanannya, yakni Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan keamanan dan pertahanan negara, informasi yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; informasi yang merugikan ketahanan ekonomi nasional dan hubungan luar negeri, informasi yang mengungkapkan akta otentik bersifat pribadi (wasiat seseorang), informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

“Diskominfo Jatim sebagai PPID Utama akan membuat standar informasi yang dikecualikan nantinya bisa dijadikan pedoman bagi PPID lainnya, sehingga pelayanan bisa maskimal tanpa mengganggu kondisi negara,” katanya.

Praktisi Komunikasi dan Informasi serta Konsultan PPID Utama,  Djoko Tetuko Abdul Latief mengungkapkan, pertimbangan tertulis (Pasal 7 UU KIP ayat 4 dan ayat 5) Ayat 4 menyebutkan badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Sedangkan ayat 5 menyebutkan  bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (hjr)

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur