Dianggap Bagus, DPRD Kalsel Tiru Fit And Propers Test Pemilihan KI Prov Jatim

 
08 January 2019 | PPID
 

 

Surabaya - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov Kalimantan Selatan (Kalsel) akan meniru mekanisme fit and proper test pemilihan komisioner Komisi Informasi (KI) Prov Jatim. Alasannya, Jatim merupakan provinsi yang bagus dalam melaksanakan pemilihan atau pembentukan KI.
 
Ketua rombongan, Syahdillah, disela-sela Kunker di Diskominfo Prov Jatim, Senin (7/12) mengatakan, masukan informasi tentang fit and proper test Komisi Informasi Prov Jatim akan dijadikan bahan atau masukan untuk diterapkan atau digunakan pada fit and proper test Prov Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2018-2022.
 
“Sangat bagus masukan dari Jatim. Tentunya akan kami gunakan,” ujar Syahdillah yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Prov Kalsel.
 
Karena belum pengalaman, katanya, Komisi I DPRD Prov Kalsel belajar ke Prov Jatim.
 
Sementara itu, Kasi Layanan Informasi Publik, Agus Dwi Muhanan menjelaskan, secara teknis, mulai awal di bukanya pemilihan anggota KI telah diminati masyarakat, bahkan ada yang ada diluar Prov Jatim. Dari ratusan yang mendaftar, yang lolos ke fit and proper test berjumlah 15 orang.
 
“Dari 15 yang terbaik ini harus mengikuti fit and proper test. Nantinya yang menentukan terbaik 5 orang adalah Komisi A DPRD Jatim, dan baru terpilih lima komisioner,” terangnya.
 
Agus menjelaskan, semua pertanyaan materi pada fit and proper test menjadi kewenangan DPRD, dalam hal ini Komisi A.
 
Usai memberikan informasi dan masukan kepada Rombongan Komisi I DPRD Prov Kalsel, Diskominfo Jatim melalui Kasi Layanan Informasi Publik, Agus Dwi Muhanan memberikan cinderamata kepada ketua rombongan. (ris)

 

 

Terbaru

 

 

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM

Dikelola Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur