SEMUA BERITA


 
     
 

Kominfo Gelar Evaluasi Tingkatkan fungsi dan Peran PPID Provinsi-Kab/Kota dalam pengelola Informasi
02 December 2019

Jatim Newsroom-Guna meningkatkan fungsi dan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) antara provinsi-kabupaten/kota dalam pengelolaan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim menggelar rapat koordinasi evaluasi, Rabu (27/11) di Dinas Kominfo Jatim.

 
     
 

Sinkronisasikan Informasi Publik, Kominfo Jatim gelar FGD PPID
02 December 2019

Jatim Newsroom-Guna mensinkronisasikan terhadap informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim menggelar forum group discussion (FGD) bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) bersama 20 organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (26/11).

 
     
  DATA DINAMIS PROVINSI JAWA TIMUR 2018
26 September 2019

 
     
  Visi dan Misi PPID
23 September 2019

 
     
 

Diskominfo Jatim Beri Bimtek Petugas Help Desk PPID di Daerah
08 May 2019

Jatim Newsroom - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur memberi bimbingan teknis dan pelatihan kepada petugas help desk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di instansi daerah wilayah Bakorwil I Madiun.  Kegiatan ini untuk meningkatkan pelayanan informasi di instansi pemerintah kabupaten/kota agar lebih berkualitas.

 
     
 

Dianggap Bagus, DPRD Kalsel Tiru Fit And Propers Test Pemilihan KI Prov Jatim
08 January 2019

Surabaya - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov Kalimantan Selatan (Kalsel) akan meniru mekanisme fit and proper test pemilihan komisioner Komisi Informasi (KI) Prov Jatim. Alasannya, Jatim merupakan provinsi yang bagus dalam melaksanakan pemilihan atau pembentukan KI.

 
     
  RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018
31 August 2018

 
     
  LKPJ 2017
30 August 2018

 
     
 

Diskominfo Jatim Ajak FGD Buat Standart Informasi yang Dikecualikan
03 August 2018

Jatim Newsroom – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur mengajak angggota Focus Group Discussion (FGD) untuk membuat standar atau pedoman informasi yang dikecualikan, khususnya terkait bidang keuangan, dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa, SDM/Kepegawaian, hingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

 
     
 

Agustus, Dibuka Pandaftaran Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jatim
03 August 2018

Jatim Newsroom – Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2018-2022 segera dibuka. Pendaftarn dijadwalkan akan dibuka mulai 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2018 dapat dilakukan secara langsung maupun online.

 
     
 

Humas Kabupaten Buleleng Belajar PPID ke Jatim
30 July 2017

 
     
 

Perlu Proses, Badan Publik Patuh Terhadap UU KIP
09 June 2017

Jatim Newsroom- Badan Publik sebagaimana diatur dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) wajib memberikan akses informasi kepada publik meski sudah diberlakukan sejak secara efektif sejak atau sudah 7 tahun 2 bulan. Ini artinya, perlu proses bagi sebuah lembaga untuk mematuhinya.

 
     
 

Penguatan Petugas Meja Layanan, PPID Jatim gelar Bimtek
30 March 2017

 
     
 

Mantapkan Fungsi, PPID Jatim Gelar FGD
30 March 2017

 
     
 

Se-Indonesia, Jatim Terbaik Keterbukaan Informasi Publik
23 December 2016

Jatim Newsroom - Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Soekarwo berhasil meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2016 kategori Pemerintah Provinsi terbaik tingkat nasional. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Ahmad Sukardi di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/12).

 
     

Layanan Informasi Publik

PERORANGAN

Pemohon informasi perseorangan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengajukan permohona Informasi Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

ENTRY FORM

KELOMPOK / ORGANISASI

Pemohon informasi kelompok atau organisasi adalah badan hukum atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan persyaratan melampirkan akta pendirian yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia / Pengadilan Negeri.

ENTRY FORM